Ambil Keuntungan dari Pihak Ketiga

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Shiddiq, Kamis (19/5/2011) di Jakarta, mengakui ada indikasi calo anggaran di dalam tubuh legislatif.

Ia tidak menyebutkan pihak mana yang menjadi calo. Namun, para calo biasanya tidak mengambil keuntungan dari anggaran untuk sebuah proyek, tetapi mendapatkan dari hasil keuntungan proyek pihak ketiga.

"Kebocoran anggaran terbesar bukan dari fee calo itu. Sumber dananya mereka dapatkan dari sharing keuntungan pihak ketiga. Misalnya, pemda punya proyek infrastruktur karena di eksekutif susah untuk digolkan, akhirnya lobi lewat legislatif. Calo dapatkan hasil dari keuntungan proyek. Sebenarnya dia sesungguhnya hanya mengurangi besaran profit dari pihak ketiga, bukan dari anggaran proyek," ujar Mahfudz Shiddiq di Gedung DPR.

Menurut dia, pihak eksekutif dalam hal ini pemerintah yang justru menyedot banyak keuntungan dari anggaran proyek yang dibiayai oleh uang negara. "Di eksekutif, mereka ambil dari anggaran. Korupsi terjadi di eksekutif. Makanya, begitu dana itu turun, kebocoran terjadi karena eksekutif mengambil langsung dari anggaran yang sudah ditetapkan," katanya.

Meskipun begitu, Mahfudz tak menampik banyak calo yang mengambil keuntungan dari kesempatan yang terbuka lebar di badan legislatif, bukan identik yang hanya dilakukan oleh anggota Dewan, melainkan juga berasal dari luar DPR. Biasanya yang dimanfaatkan adalah saat pembahasan anggaran untuk proyek kementerian ataupun pemerintah daerah.

"Modusnya, kaitan dengan pembahasan anggaran. Logikanya, anggaran terbatas, sementara proposal itu melebihi budget sehingga ada perebutan antara kementerian dan daerah," katanya.