Punya Fakta, DK Bisa Putuskan "Nasib" Nazar

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Tim Pencari Fakta Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman mengatakan, Dewan Kehormatan (DK) harus segera bertindak sesuai dengan kewenangannya terkait putusan terhadap Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin, yang diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek wisma atlet SEA Games. Apalagi, kata Benny, jika sudah mengantongi data dan fakta yang dinilai cukup dalam kasus pelanggaran etika yang dilakukan oleh kadernya. Hal ini disampaikan Benny menanggapi pernyataan anggota DK, EE Mangindaan yang menyarankan Nazaruddin sebaiknya mundur.

"Kalau DK mengatakan itu, berarti DK sudah memiliki banyak informasi dan banyak data. Kalau menurut DK banyak informasi dan data berkaitan dengan seseorang dan dinilai telah menjadi beban partai serta merusak citra partai, DK tentu memiliki kewenangan dan otoritas untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan hukum dan kode etik partai," ungkapnya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/5/2011).

Namun, lanjut Benny, Dewan Kehormatan harus terus tunduk pada proses klarifikasi dan investigasi yang berlangsung serta prinsip cover both side sambil terus melakukan haknya untuk memanggil Nazaruddin dan meminta klarifikasi. Benny sendiri enggan melontarkan opini mengenai perlu tidaknya Nazaruddin mengundurkan diri.

"Memang kalau dia tetap (di partai), nama baik partai enggak tetap terjaga? Menurut saya, tunggu saja," ucapnya.

Dewan Kehormatan Partai Demokrat, yang langsung dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono, memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan apakah seorang kader melakukan pelanggaran kode etik atau tidak. Sekretaris Dewan Kehormatan Amir Syamsuddin mengatakan, munculnya perkara yang diduga melibatkan Nazaruddin menjadi beban partai. Apalagi, kasus itu menjadi kontroversi.

Amir mengakui, ada kasus lain, selain dugaan terlibat suap dalam pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, yang dikaitkan dengan Nazaruddin. Kasus itu juga menjadi pembicaraan masyarakat dan kurang baik bagi Partai Demokrat.

"Sampai kini masih ada proses di Dewan Kehormatan dan Nazaruddin belum diputuskan. Namun, saya harus mengakui, yang bersangkutan menjadi beban bagi partai dengan berbagai kontroversinya di masyarakat," ujar Amir. Namun, Dewan Kehormatan tak akan mengambil keputusan karena tekanan masyarakat.