Subsidi bbm

Pemerintah Tak Ingin Daya Beli Tertekan

Kompas.com - 21/05/2011, 22:22 WIB

BANDUNG, KOMPAS.com — Pemerintah tidak ingin kebijakan subsidi bahan bakar minyak atau BBM menekan daya beli masyarakat. Atas dasar itu, pemerintah memperhitungkan semua faktor yang dapat memengaruhi harga jual BBM.

"Saya banyak mencurahkan perhatian, bagaimana menjaga ketahanan energi kita. Beberapa pihak mengatakan, subsidi harus ditekan sehingga harga BBM harus dinaikkan. Ya, kami tidak bisa seperti itu," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (21/5/2011), saat memberikan paparan dalam acara Temu Alumni Universitas Pasundan.

Menurut Hatta, kebijakan harga BBM sangat mudah memengaruhi laju inflasi. Jika laju inflasi meningkat, daya beli masyarakat akan tergerus.

"Yang harus kami waspadai adalah the second wave of inflation (gelombang sususlan dari inflasi). Dengan demikian, kebijakan yang akan kami terbitkan adalah kebijakan terbaik untuk semua, tidak hanya untuk fiskal kita," katanya.

Rektor Universitas Pasundan Iman Sudirman meminta pemerintah memperbanyak anggaran subsidi karena subsidi merupakan simbol dari sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam Pancasila. Sementara ini, sila tersebut tidak memiliki hubungan ideologis dengan undang-undang yang ada saat ini.

"Perbanyak subsidi ke daerah yang terpencil dan libatkan lebih banyak perguruan tinggi," ujarnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau