Partai politik

Nazaruddin, Buah Manis Perpecahan Demokrat

Kompas.com - 24/05/2011, 15:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemecatan Muhamad Nazaruddin sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat oleh Dewan Kehormatan menunjukkan semakin besar konflik internal dalam tubuh partai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Hal ini disampaikan oleh pengamat politik Charta Political, Yunarto Wijaya, seusai menghadiri diskusi di Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (24/5/2011). Menurutnya, konflik internal dalam tubuh partai yang melahirkan faksi-faksi justru membawa keuntungan dalam penyelesaian kasus-kasus dugaan korupsi yang selama ini tertutupi, termasuk di dalamnya kasus dugaan suap Sesmenpora dalam pembangunan wisma atlet di Palembang, Sumatera Selatan.

"Faksionalisme ini semakin tajam. Dalam kasus hukum, itu akan lebih baik. Faksionalisasi ini akan berbuah manis karena dalam proses internal ini yang akhirnya membuka tabir ada apa sebenarnya di balik kasus-kasus itu. Saya pikir biarkan saja, lebih baik buat aparat hukum karena semuanya jadi terbongkar," ujar Yunarto.

Konflik antara faksi Anas Urbaningrum dan faksi Andi Mallarangeng, menurutnya, justru akan semakin tajam setelah pemberhentian Nazaruddin sebagai Bendum Demokrat. Ia yakin akan munculnya fakta baru dalam penyelesaian kasus-kasus, terutama kasus Sesmenpora. Selama ini, Nazaruddin disebut-sebut termasuk dalam kubu Anas sehingga kemungkinan besar akan ada nama lain yang muncul terkait kasus Sesmenpora.

"Faksionalisasi semakin tajam pascapemberhentian Nazaruddin sebagai Bendum. Dia akan membuka fakta baru dan akhirnya kita lihat fakta disebut nama-nama lain dalam kasus Sesmenpora. Ini yang harus siap dijemput oleh penegak hukum. Apalagi, sebenarnya kelihatan sekali dia langsung ingin membuka borok di sana (Demokrat) setelah ia tampaknya tidak menerima pemutusannya sebagai Bendum," imbuhnya.

Yunarto menyatakan, dengan demikian, masyarakat pun bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi yang selama ini ditutupi partai politik. Menurutnya, bisa saja ada tujuan dari pihak tertentu untuk membungkam Nazaruddin, tetapi masyarakat sendiri akhirnya tahu setelah berbagai perdebatan faksi yang terjadi dalam internal Demokrat.

"Selalu mungkin ada keinginan untuk membungkam orang-orang seperti Nazaruddin. Itu sering terjadi dalam korupsi politik. Tapi, menurut saya, spirit dari orang-orang seperti Nazaruddin sebagai orang yang juga terlibat kasus adalah membuka bahwa (yang terjadi) bukan korupsi individual semata, tapi juga akan beranjak terbukanya korupsi sistematik yang diduga bisa dilakukan partai politik," pungkasnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Baca tentang
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Apresiasi Spesial
    Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    Rp
    Minimal apresiasi Rp5.000
    Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
    Apresiasi Spesial
    Syarat dan ketentuan
    1. Definisi
      • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
      • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
    2. Penggunaan kontribusi
      • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
      • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
    3. Pesan & Komentar
      • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
      • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
      • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
    4. Hak & Batasan
      • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
      • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
      • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
    5. Privasi & Data
      • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
      • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
    6. Pernyataan
      • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
    7. Batasan tanggung jawab
      • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
      • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
    Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
    Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
    Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
    Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
    atau