Tak Adil jika FIFA Menjatuhkan Sanksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng menegaskan, jika FIFA menjatuhkan sanksi terhadap Indonesia, maka itu keputusan tidak adil dari badan sepak bola dunia tersebut. Ini mengingat, Andi melanjutkan, apa yang terjadi pada Kongres PSSI 20 Mei lalu di Jakarta tidak bisa dianggap berdiri sendiri karena merupakan bagian dari proses panjang dari pengurus sebelumnya.

Penegasan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) diungkapkan pada Selasa (24/5/2011) malam dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Umum di ruang Komisi X DPR di kompleks Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Selain Menpora, rapat itu juga dihadiri Ketua KONI/KOI Rita Subowo dan Ketua Komite Normalisasi PSSI Agum Gumelar.

Menpora juga menjelaskan, pemerintah sedang berkomunikasi dengan semua pihak untuk mencari titik temu. Ia sudah bertemu Rita Subowo, Agum Gumelar, serta dua calon yang dilarang maju oleh FIFA, George Toisutta dan Arifin Panigoro.

"Ini baru satu putaran, dan untuk mencari titik temu harus melalui beberapa kali putaran. Dari pertemuan pertama kami, rasanya ada titik temu, ada keinginan untuk membenahi sepak bola Indonesia," ujar Andi.

"Saya berharap semua pihak bisa berkompromi tanpa kehilangan muka, tetap pada harga diri masing-masing," ujar Andi.

Kompromi para pihak itu, menurut Andi, menjadi syarat utama kongres mendatang. Jika kompromi belum tercapai, maka kongres diprediksi akan kembali gagal memilih pengurus baru. "Harus ada fleksibilitas, harus ada titik temu dari pihak-pihak terkait supaya kongres baru bisa mulus," ujar Andi.

Andi menegaskan, pemerintah juga sedang berkomunikasi dengan FIFA supaya tidak menjatuhkan sanksi. Melalui komunikasi itu, FIFA diharapkan bisa memahami secara utuh kondisi di Indonesia.

Secara umum, Komisi X DPR mendukung langkah Komite Normalisasi PSSI untuk mencegah FIFA menjatuhkan sanksi. Sanksi dinilai sangat merugikan Indonesia, yang sebentar lagi harus berlaga di SEA Games.

Semua anggota Komisi X, Selasa malam, bersimpati kepada Komite Normalisasi meskipun komite ini gagal menghasilkan pengurus baru PSSI dalam Kongres 20 Mei.

Mayoritas anggota Komisi X juga mengecam tindakan para pemilik suara yang terkesan memaksakan kehendak saat kongres di Golden Ballroom, Hotel Sultan, tersebut. Ada juga masukan supaya Komisi Disiplin PSSI bersidang untuk menghukum oknum-oknum pemilik suara yang dinilai mengacaukan kongres.

"Perlu dilakukan langkah-langkah cepat supaya terhindar dari sanksi FIFA," ujar Reni Marlinawati, anggota Komisi X dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Ferdiansyah, anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Golkar, berpendapat, Menpora perlu mengevaluasi wakil yang dikirim ke FIFA. Orang yang dikirim seharusnya menguasai peraturan internasional FIFA. Dengan demikian, informasi yang disampaikan selaras dengan aturan organisasi FIFA. (ANG)