Tak Ada Alasan KPK Tak Usut Nazaruddin

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Forum Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengatakan, saat ini tidak ada alasan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak menelusuri lebih jauh dugaan korupsi yang diduga melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin. Menurut Sebastian, dibebastugaskannya Nazaruddin dari jabatan struktural partai menjadi sinyal bagi KPK untuk mengusut kasus tersebut.

"Jadi, jangan sampai kita puas dengan keputusan Dewan Kehormatan Demokrat itu. Jika dugaan korupsi yang melibatkan Nazaruddin itu terbongkar, pasti siapa orang di ujung dan di balik kasus tersebut akan terkuak," ujar Sebastian kepada Kompas.com, Rabu (25/5/2011).

Sebastian menambahkan, di periode pimpinan KPK yang akan berakhir pada Desember tahun ini, hal tersebut seharusnya dijadikan pembuktian bagi kinerja KPK. Menurut dia, pergantian pimpinan lembaga hukum sering kali membuat kasus mengendap tanpa penyelesaian tuntas.

"Kita sangat menaruh harapan besar kepada KPK untuk mengusut kasus itu. Jangan sampai mafia-mafia korupsi yang sudah merebak ini dibiarkan begitu saja. Kalau tidak terbongkar, segala upaya dari masyarakat maupun media saat ini tidak akan mempunyai arti apa-apa," pungkas Sebastian.

Selain diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan wisma atlet, Nazaruddin juga disebut pernah memberikan uang 120.000 dollar Singapura kepada Sekjen Mahkamah Konstitusi Djanedjri M Gaffar pada September 2010. Namun, uang tersebut dikembalikan MK sehari setelah diterima. Hal ini juga telah dilaporkan Ketua MK Mahfud MD kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Selasa kemarin, Mahfud dan Djanedjri mendatangi KPK untuk melaporkan pemberian uang tersebut. Akan tetapi, apa isi pertemuan Mahfud dengan pimpinan KPK, ia enggan menyampaikannya. Wakil Ketua KPK M Jasin mengungkapkan, kedatangan kedua pejabat MK itu memang untuk melaporkan kasus pemberian uang dari Nazaruddin kepada Sekjen MK.