Kader Demokrat Padati Kediaman SBY

JAKARTA, KOMPAS.com — Ratusan kader Partai Demokrat, Rabu (25/5/2011) malam, memadati kediaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, di Puri Cikeas Indah, Bogor, Jawa Barat. Pada pertemuan tersebut, SBY dikatakan akan memberikan pengarahan rutin kepada para kader partai pemenang Pemilu 2009.

Pada pertemuan tersebut, SBY juga akan membicarakan mengenai dinamika yang terjadi di Partai Demokrat, termasuk dugaan keterkaitan mantan Bendahara Umum PD M Nazaruddin pada kasus pembangunan wisma atlet SEA Games 2011 di Palembang, Sumatera Selatan.

Sekitar pukul 19.00, para kader PD mulai berdatangan ke kediaman Presiden yang dijaga ketat anggota kepolisian dan Pasukan Pengamanan Presiden. Sebanyak empat bus White Horse yang berisi para anggota Fraksi PD di DPR memasuki Puri Cikeas Indah.

Pada saat yang hampir bersamaan, para petinggi PD juga mulai berdatangan. Petinggi tersebut, misalnya, anggota Dewan Pembina PD Hayono Isman. Hadir pula Wakil Sekretaris Jenderal PD Angelina Sondakh dan juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul.

Pertemuan biasa?

Kepada para wartawan, Ruhut mengatakan, pertemuan itu merupakan hal yang biasa. "Ini acara rutin partai," katanya singkat. Selain anggota fraksi, kata Ruhut, pertemuan tersebut juga dihadiri semua pengurus DPP PD yang berjumlah sekitar 130 orang.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PD Jafar Hafsah mengatakan, pertemuan itu sudah direncanakan sejak beberapa hari lalu sebelum pengumuman keputusan Dewan Kehormatan soal status Nazaruddin di kepengurusan partai.

Sumber Kompas.com yang dekat dengan SBY mengatakan, pertemuan tersebut dilatarbelakangi dinamika yang terjadi di internal PD, terutama terkait kasus Nazaruddin. Setelah melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan bukti, Nazaruddin dinyatakan melanggar etika oleh Dewan Kehormatan Partai Demokrat. Dalam pembacaan keputusan, Senin lalu, Nazaruddin dinyatakan resmi dicopot dari jabatannya. Akan tetapi, statusnya tetap sebagai wakil rakyat di DPR.

Sementara itu, Badan Kehormatan DPR juga telah mengambil ancang-ancang untuk memeriksa anggota Komisi VII DPR itu. Setelah diberhentikan, Nazaruddin melontarkan akan membuka sejumlah kasus dan pelanggaran yang, menurut dia, dilakukan kader Demokrat.

"Siapa yang langgar etika? Siapa seharusnya yang bertanggung jawab dalam kasus Sesmenpora? Saya akan buka semua. Saya akan buka data," kata Nazaruddin, seperti dilansir Tribunnews, Selasa (24/5/2011).

Polarisasi partai

Pengamat politik Yunarto Wijaya mengatakan, dinamika tersebut semakin menjustifikasi persepsi publik bahwa ada faksionalisasi yang tajam di internal partai pemenang pemilu tersebut yang akan memicu polarisasi. Hal itu, katanya, dikuatkan dengan adanya perbedaan pendapat yang dilontarkan para elite Demokrat terkait keputusan partai terhadap Nazaruddin.

"Secara politik, krisis di Demokrat ini menjustifikasi persepsi publik bahwa faksionalisasi sangat tajam di beberapa pihak di internal partai ini. Kita bisa lihat dari pernyataan yang berbeda-beda dalam kasus Nazaruddin. Pernyataan SBY sebagai Ketua Dewan Pembina (seusai menerima laporan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD soal pemberian uang oleh Nazaruddin) juga menunjukkan kegamangan dan lepas kendali yang terjadi di Demokrat," kata Yunarto kepada Kompas.com, Selasa (24/5/2011).

Yunarto memprediksi, Nazaruddin akan membentuk kubu sendiri pasca-dilengserkan dari jabatannya. "Ketika SBY sudah bicara pun Nazaruddin terkesan 'melawan' dengan menyatakan tidak akan mundur. Faksionalisasi di Demokrat memang terlihat jelas pascakongres tahun lalu. Setelah adanya krisis saat ini, konstelasi akan berbeda dan bisa semakin liar," ujarnya.

Namun, hal ini dibantah Wakil Ketua Dewan Pembina PD Marzuki Alie. Marzuki mengatakan, internal PD tetap kompak.