Organda Tetap Mogok Massal 27 Mei

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Organda DKI Jakarta Soedirman memastikan tetap akan melakukan aksi mogok massal pada Jumat (27/5/2011) untuk menuntut pencabutan kebijakan pembatasan angkutan berat di JTDK.

Dia mengklaim, aksi mogok operasi akan dilakukan oleh 32.000 awak dan 16.000 kendaraan berat dan pelaksanaannya akan diserahkan kepada awak angkutan berat di pool masing-masing. 

Dia menegaskan, pihaknya serius melakukan aksi mogok operasi meski bakal merugi Rp 12 miliar per hari. "Aksi ini tidak main-main, akan kami buktikan nanti mogok massal," tambahnya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Freddy Numberi menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah salah memahami aturan. Karena itu, Menhub mendesak Gubernur DKI Jakarta mencabut aturan pembatasan truk masuk jalan tol dalam kota.

"Coba Pemprov DKI Jakarta kembali ke kesepakatan awal sebelum KTT ASEAN. DKI tidak bisa semena-mena memperpanjang aturan pembatasan truk masuk tol dalam kota itu tanpa melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait," kata Freddy Numberi kepada Kompas.com di ruang kerjanya, Rabu (25/5/2011) siang.

Menurut Menhub, Gubernur DKI salah memahami aturan. "Jalan tol adalah jalan nasional karena menghubungkan antarprovinsi. Karena itu, Pemprov DKI tidak bisa seenaknya sendiri membuat kebijakan," tegasnya.

Menhub sudah menugaskan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Suroyo Alimuso untuk menggelar rapat koordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya guna mengevaluasi kebijakan pembatasan truk masuk tol dalam kota.

"Perlu ada evaluasi terhadap kebijakan DKI ini. Masalah kemacetan masalah bersama. Saya tidak berpihak kepada kelompok masyarakat mana pun, tetapi mari kita bahas dan pecahkan bersama. Tidak bisa sendiri-sendiri," kata Freddy.

"Aturan pembatasan truk itu hanya dilakukan selama KTT ASEAN. Nah, KTT ASEAN sudah selesai, ya kembalikan kepada keadaan semula dong. Kalau mau memperpanjang aturan itu, ya harus dirapatkan bersama. Apakah aturan itu merugikan orang lain atau tidak? Tidak bisa Pemprov DKI seenaknya sendiri," tegas Freddy Numberi.

Menurut Freddy, ketika KTT ASEAN berlangsung, pengaturan terhadap angkutan barang hanya di tol dalam kota antara Cawang dan Tomang. "Setelah KTT ASEAN, DKI ingin mengembangkan ke beberapa titik. Ternyata aturan DKI itu menimbulkan kemacetan di beberapa tempat, yaitu di Tanjung Priok, jalan ke arah Bandara Soekarno-Hatta, dan jalan di Serpong, Tangerang Selatan. Ini tidak membuat happy masyarakat di tiga lokasi ini. Mari kita evaluasi kembali," papar Freddy. (ANT/KSP)