Lagarde Resmi Calonkan Diri

Kompas.com - 26/05/2011, 04:13 WIB

PARIS, Rabu - Menteri Keuangan Perancis Christine Lagarde menyatakan secara resmi maju menjadi calon direktur pelaksana Dana Moneter Internasional. Sementara itu, negara berkembang mengkritik pejabat Eropa yang selalu mendesak agar IMF masih dipegang orang Eropa.

”Hari ini saya mendeklarasikan keinginan saya untuk maju mengisi posisi direktur pelaksana IMF,” kata Lagarde dalam jumpa pers di Paris, Rabu (25/5).

Lagarde, yang tahun ini berusia 55 tahun, merupakan mantan pengacara perusahaan. Dia sangat lancar berbahasa Inggris dan bertahun-tahun tinggal di AS. Lagarde dipuji karena kemampuannya menjadi pemimpin menteri keuangan G-20 dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik.

Akan tetapi, tidak seperti Dominique Strauss-Kahn, Lagarde bukanlah seorang ekonom. Kemungkinan dia akan mendapatkan kesulitan dalam meneruskan kebijakan dan pemikiran Strauss-Kahn dalam mengatasi persoalan ekonomi dunia.

”Jika saya terpilih, saya akan memadukan pengalaman saya sebagai pengacara, menteri, manajer, dan perempuan dalam posisi tersebut,” janji Lagarde.

Mantan Direktur Pelaksana IMF, yang juga orang Perancis, Dominique Strauss-Kahn mundur dari jabatannya, pekan lalu, setelah ditahan dan dituduh mencoba memerkosa seorang pegawai hotel di New York.

Selain Lagarde, Meksiko juga sudah menominasikan gubernur bank sentralnya. Afrika Selatan dan Kazakhstan mungkin akan mengajukan calonnya masing-masing. Negara berkembang yang menginginkan kursi pemimpin IMF justru tidak memiliki calon tunggal yang kuat.

Pada pemilihan pucuk pimpinan IMF kali ini perseteruan antara Eropa dan negara berkembang cukup besar. Negara berkembang mengincar posisi di IMF. Ini seiring dengan komunike G-20 beberapa waktu lalu agar perwakilan di negara berkembang di IMF diwujudkan.

Hal ini juga didukung oleh pakar dari AS, Nancy Birdsall dari Center for Global Development. Dia mengatakan, adalah tidak pas membiarkan proses status quo pemilihan direktur pelaksana IMF dibiarkan berlanjut.

Penunjukan pemimpin IMF dari tokoh IMF juga disorot sehubungan dengan krisis utang yang menimpa sejumlah negara anggota Uni Eropa (UE). Diduga kuat, tokoh UE tidak akan obyektif dan transparan memberikan resep ekonomi pada negara-negara di UE yang terpukul krisis utang.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, yang sedang berada di Washington, juga mengatakan bahwa pertarungan akan seru. Tampaknya pertarungan pemilihan pemimpin IMF akan mirip dengan perjuangan negara berkembang di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yang berhasil menolak keinginan sepihak negara maju untuk memaksa negara berkembang membuka pasarnya bagi produk negara maju.

Sebenarnya Lagarde masih tersangkut kasus hukum di Perancis karena diduga menyalahgunakan wewenangnya dalam menangani kasus penjualan saham Adidas. Pengadilan akan memutuskan perkara ini pada 10 Juni. Para diplomat Eropa menyatakan, AS bertanya kepada Perancis mengenai kasus ini.

Protes

Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan para direktur IMF dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS) dikatakan, pemilihan pemimpin IMF seharusnya berdasarkan kompetensi, bukan kewarganegaraan.

Mereka menyerukan agar semua pihak meninggalkan kesepakatan tidak tertulis yang meminta pemimpin IMF harus berasal dari Eropa.

Beberapa jam sebelum pernyataan ini dikeluarkan di Washington, seorang pejabat Perancis menyatakan bahwa China berada di belakang Lagarde. Kementerian Luar Negeri China menolak berkomentar soal ini.

Menurut sumber-sumber di Washington, AS akan mendukung UE dalam pemilihan pemimpin IMF. Kedua kubu itu jika bersatu memiliki hak suara cukup besar untuk memutuskan siapa yang akan memimpin IMF.

Referendum

Yunani, salah satu negara Eropa yang sedang terbelit utang, berencana menggelar referendum tentang tambahan langkah pengetatan. Rencana ini menjadi wacana setelah pemerintah gagal mencapai kesepakatan dengan oposisi.

Para pemimpin oposisi menolak rencana pengetatan anggaran yang dimaksudkan untuk menghindari gagal bayar.

”Menurut sumber, Perdana Menteri George Papandreou, konsensus dengan partai oposisi utama tidak akan tercapai dengan penolakan keras terhadap rencana baru ini. Jadi, belum ada keputusan soal ini dan kemungkinan besar akan ada referendum,” demikian ditulis oleh harian konservatif Kathimerini.

Para pejabat pemerintah menolak berkomentar mengenai rencana referendum, yang hari itu menghiasi halaman depan hampir semua koran di Yunani.

Papandreou kemarin juga bertemu dengan Presiden Karolos Papoulias. Tidak ada pernyataan apa-apa mengenai pertemuan tersebut. Biasanya Papandreou tidak pelit bicara sebelum atau sesudah pertemuan seperti itu.(AP/AFP/Reuters/mon/joe)

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Halaman:
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau