Ibarat Menanti Linggis Mengambang
Anwar Hudijono dan Idha Saraswati
Sejumlah warga korban lumpur Lapindo mendirikan koperasi kecil-kecilan bernama Linggis Ngambang. Sekilas nama itu kedengaran ganjil. Adalah suatu hal yang mustahil linggis bisa mengambang. Potongan besi bulat itu kalau dimasukkan ke dalam air pasti tetap tenggelam.
Pemilihan nama itu merupakan refleksi dari keputusasaan mereka sejak terlanda dampak semburan lumpur Lapindo di area Sumur Banjarpanji-1 milik PT Lapindo Brantas Inc di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 29 Mei 2006.
Misalnya yang dialami Lastri beserta sekitar 22 keluarga di Desa Gempolsari yang tak pernah menerima ganti rugi sepeser pun dari PT Lapindo. Padahal daerahnya merupakan area terdampak yang menjadi tanggung jawab Lapindo. Sawah dan ladang mereka sudah tenggelam oleh rembesan air dari kolam lumpur Lapindo. Hidup mereka pun terempas dari petani pemilik menjadi buruh tani atau penganggur.
Mereka hidup bagaikan berdiri di ujung duri karena jarak permukiman mereka dengan tanggul hanya sekitar 200 meter. Jika tanggul itu jebol, bisa menjadi bencana besar bagi mereka. Cerita mereka sehari-hari adalah kisah memelas dan mengenaskan.
Demikian pula yang dialami Nanik. Dia mengikuti skenario Lapindo, yaitu menerima ganti rugi 20 persen dibayar di awal dan yang 80 persen dicicil. Masalahnya, Nanik beserta ribuan korban yang lain sudah 10 bulan terakhir tak menerima pembayaran cicilan karena Lapindo beralasan tidak punya uang.
Namun, pada saat bersamaan Lapindo ingin melakukan pengeboran migas di Desa Kalidawir yang tidak jauh dari pusat semburan lumpur dan melakukan pendalaman beberapa sumur migasnya untuk melipatgandakan produksi. Tentunya untuk kegiatan itu berarti Lapindo punya biaya. Mengapa untuk membayar ganti rugi dibilang tidak ada uang?
Yang bikin kesal korban adalah sikap pemerintah di pelbagai tingkatan yang membuta atas realitas ini. Tak ada upaya paksa agar Lapindo membayar kewajibannya.
Korban yang menerima sistem cash and resttlement, yaitu dibayar dengan rumah di Kahirupan Nirwana Village (KNV) juga menghadapi masalah sendiri karena sampai sekarang sertifikat rumah tidak juga diberikan. Padahal janjinya paling lambat setahun. Mereka, seperti Sri, hidup penuh ketakutan sewaktu-waktu rumahnya bisa dirampas karena tidak punya sertifikat. Apalagi Lapindo punya rekam jejak lebih menggunakan pendekatan legal formal semata.
Tidak kalah ngenas adalah ribuan keluarga di 45 RT di empat desa yang tergulung dampak lumpur Lapindo tetapi tak masuk area terdampak. Mereka tidak mendapat ganti rugi. Padahal, rumah mereka rusak, sawah dan ladang juga hancur. Keselamatan mereka selalu terancam karena munculnya bubble (semburan gas yang bisa terbakar). Mereka sudah puluhan kali berdemo dari tingkat Sidoarjo sampai nasional menuntut ”hak sosial” mereka. Terakhir, Kamis (26/5), mereka menutup Jalan Raya Porong. Namun, mereka seperti bicara kepada tembok. Hasilnya nihil!
Tentu masih banyak korban langsung ataupun tak langsung. Seperti ribuan petani tambak yang produksi tambaknya merosot karena Sungai Alo sebagai sumber pengairan mereka dicemari lumpur Lapindo. Macetnya investasi di Sidoarjo karena investor takut lumpur akan menenggelamkan. Ekonomi biaya tinggi harus ditanggung kalangan pengusaha akibat kemacetan di Jalan Raya Porong sebagai dampak lumpur Lapindo.
Belum lagi masalah degradasi kualitas hidup, merosotnya kesehatan masyarakat karena harus menghirup udara berbau dari semburan lumpur. Masih seabrek masalah lagi. Yang jelas, lima tahun eskalasi masalah semakin meluas.
”Linggis mengambang” memang bukan hanya cermin keputusasaan korban lumpur Lapindo, tetapi sekaligus sebagai sindiran karena linggis dibiarkan apa adanya. Coba linggis itu direkayasa sebegitu rupa akan bisa mengambang seperti kapal.
Hal itu sebagai penggambaran bahwa pemerintah memang tidak secara saksama menangani kasus lumpur Lapindo. Coba lihat, sampai lima tahun umur semburan tidak pernah ada upaya menghentikan semburan walau sebenarnya teknologi, kemampuan sumber daya manusia, tersedia. Biaya menutup semburan diperkirakan Rp 3 triliun atau kurang dari tiga tahun anggaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Anggaran BPLS rata-rata 1,2 triliun per tahun atau lebih besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sidoarjo sebesar Rp 1,1 triliun.
Pemerintah lebih sibuk bagaimana menyediakan anggaran BPLS untuk membuat tanggul lumpur, relokasi jalan raya Porong, membuat jalan tol, membuang air lumpur ke Sungai Porong. Dikesankan masyarakat sebagai bentuk bagi-bagi proyek. Bahkan tak adanya upaya menghentikan semburan, menimbulkan kesan bahwa semburan itu memang ”dibiarkan” untuk melanggengkan proyek BPLS.
Pemerintah juga tetap membisu dengan usulan korban agar diberikan dana talangan, yaitu Rp 1,2 triliun dipinjamkan kepada PT Lapindo untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Rp 3 triliun untuk membayar ganti rugi di luar area terdampak. Kalau untuk menalangi Bank Century sebesar Rp 6,3 triliun
Dalam titik nadir keputusasaan itu, akhirnya korban lumpur semakin menyadari tidak bisa lagi mengharapkan pertolongan kepada pemerintah. Tidak bisa mengharapkan politisi, tokoh organisasi kemasyarakatan, tokoh selebriti karena mereka sering lebih berperan sebagai makelar. Mereka merasa mustahil mengharap Lapindo memenuhi tanggung jawabnya.
Mereka harus bangkit menolong dirinya sendiri. Hal itu tercermin dari keputusan mengubah nama Koperasi Linggis Ngambang menjadi Sawo Kecik. Artinya, biar pun kecil tapi sawo itu berasa manis.
Memang tak mudah bangkit dari keterpurukan yang dahsyat. Tetapi, mereka sudah berusaha. Tumbuh keyakinan menolong diri sendiri adalah suatu berkah. Sangat berbahaya jika mereka tidak lagi punya pengharapan.
Hasilnya, jika empat tahun lalu koperasi itu hanya beranggotakan belasan orang, kini sudah 80 orang. Sebenarnya banyak yang ingin bergabung, tetapi sumber daya yang ada belum memungkinkan menerima anggota lebih dari 80 orang. Kalau semula kegiatannya hanya jual pulsa, kini sudah bergerak ke simpan pinjam walau jumlahnya masih puluhan ribu rupiah.
Rupanya kiprah Koperasi Sawo Kecik itu jadi ”virus” yang menyebar dan merasuki alam persepsi sebagian korban lumpur Lapindo untuk bangkit. Daripada tenaga untuk demo, dana untuk meluruk ke Jakarta, berteriak tapi seperti bicara kepada tembok, lebih baik untuk membangun ekonomi. Kini muncul aneka kelompok usaha bersama kecil seperti asongan, pemandu wisata lumpur, atau ojek.
Korban lumpur hanya berpegang pada pitutur (ajaran moral), ”Bahwa Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mengubah nasibnya sendiri”. Bangkitlah seperti pohon sawo kecik yang akarnya menghunjam ke bumi, batangnya menjulang ke langit, buahnya bisa dinikmati umat manusia dan satwa.
