Kapan Kapal Pesiar Sandar di Tanah Ampo?

JAKARTA, KOMPAS.com - Respons pasar kapal pesiar di pelabuhan Tanah Ampo, Karangasem, Bali, sangat tinggi. Namun, kesiapan fisik belum menunjang untuk kapal yang besar dan panjang.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Karangasem I Wayan Geredeg kepada Kompas.com di sela-sela acara Seminar International Cruise Development of Indonesia, di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Senin (30/5/2011).

Ia menuturkan dermaga di Tanah Ampo jika dilihat dari panjangnya, belum memungkinkan untuk kapal pesiar yang besar bersandar. Karena itu, lanjutnya, tamu yang ingin ke daratan, harus naik tender boat atau sekoci. Kapal sebelumnya melempar jangkar di laut lepas.

Hal ini masih diragukan oleh pihak operator kapal pesiar dari segi keamanan. Ia berharap ke depan secepatnya terjadi koordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk membangun pelabuhan Tanah Ampo berstandar pelabuhan kapal pesiar.

"Ini respons sangat bagus. Pelabuhan bisa mengimbangi kedatangan tamu lewat udara," ungkapnya.

Memang, Bandara Ngurah Rai dianggap sudah kelebihan kapasitas sebagai pintu masuk Pulau Bali. Geredeg mengatakan kapal pesiar yang masuk ke Tanah Ampo berkapasitas penumpang 2.000 hingga 3.000 orang.

"Angka yang luar biasa. Kasihan pasar yang begitu besar tapi pelabuhan tidak memadai. Jangan pikir untuk kembangkan hotel saja. Itu sudah over kapasitas. Dengan cruise, yang diperlukan destinasi bukan hotel. Ini multiefek karena kaitannya dengan masyarakat setempat. Ini yang perlu kita dorong," jelasnya.

Ia mengungkapkan bahwa masalah bisa selesai jika pelabuhan bisa diperpanjang. Karena, lanjutnya, jika mengenai kedalaman tidak masalah.

"Tanah Ampo ini pelabuhan alam, sudah ada sejak tahun 1968. Dari dulu memang untuk wisatawan dan kapal-kapal besar," katanya.

Tahun 2011 ada lima kapal pesiar yang berlabuh di Tanah Ampo. "Sebenarnya sekarang pun kita belum siap menerima sebanyak itu, tapi pasar yang menghendaki," tuturnya.

Karena itu, Bupati Karangasem berharap pihak-pihak terkait bisa secepatnya membangun Tanah Ampo sebagai pelabuhan kapal pesiar lengkap dengan fasilitasnya.

"UU No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran dan PP No. 61 tahun 2009 tentang Pelabuhan, sebenarnya mengatakan pemerintah daerah boleh mengelola langsung. Tapi kita tetap akan kerjasama dengan PT Pelindo juga," tambah Geredeg.