DPRD Sesali Putusan BNPB soal Lahar Dingin

MAGELANG, KOMPAS.com - DPRD Kabupaten Magelang menyesalkan keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bancana (BNPB) yang memperpanjang masa tanggap darurat bencana banjir lahar dingin Gunung Merapi di Magelang, Jawa Tengah.

Masa tanggap darurat seharusnya dicabut pada akhir Mei, namun diperpanjang hingga 8 Juni 2011 mendatang, karena pembangunan hunian sementara (huntara) belum rampung.

Menurut Habibatun Wafiroh, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Magelang, jika alasan perpanjangan masa tanggap darurat hanya karena masalah pembangunan huntara, maka seharusnya bisa diselesaikan dengan cepat, karena hanya masalah teknis.

"Kan itu masalah teknis, apabila memang kekurangan tenaga kerja ya ditambah tenaga, kalau alasannya kurang bahan baku, saya kira tidak terlalu sulit, lha bahan bakunya kan cuma bambu," katanya, Selasa (31/5/2011).

Menurutnya, warga sudah terlalu lama tinggal di pengungsian sehingga mereka mudah stres dan jenuh dengan kondisi dan situasi yang monoton. Oleh sebab itu, pihaknya mendesak pada Pemerintah, dalam hal ini BNPB agar segera menyelesaikan pembangunan huntara.

"Selama masa tanggap darurat masih ditetapkan, sebenarnya, pembangunan infrastruktur dan kegiatan lain yang tidak ada hubungannya dengan bencana, itu tidak diperbolehkan," katanya.

Kepala bidang Penanggulangan Bencana, Kesbangpol dan PB Kabupaten Magelang, M Damil Ahmadyani membenarkan masa tanggap darurat seharusnya dicabut akhir bulan ini, dan setelah semua pengungsi menempati huntara.

Namun, lantaran huntara belum selesai dibangun maka diputuskan masa tanggap darurat diperpanjang. "Semula ditargetkan pada akhir Mei 2011 mereka sudah menempati huntara, namun hingga sekarang pembangunan huntara belum selesai. Mudah-mudahan pembangunan huntara cepat selesai dan pengungsi bisa segera menempatinya," katanya.

Saat ini, Kesbangpol PB mencatat, masih terdapat sebanyak 2.421 pengungsi korban lahar dingin gunung Merapi di Kabupaten Magelang, yang tersebar di 11 titik pengungsian di enam kecamatan.

BNPB melalui Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, saat ini sedang membangun huntara di lapangan Jumoyo sebanyak 77 unit, dan Mancasan 120 unit. Sebelumnya, di lapangan Jumoyo sudah dibangun huntara sebanyak 30 unit dan di Larangan 70 unit.