Warga Enggano Merasa Tidak Diperhatikan

BENGKULU, KOMPAS.com - Warga Pulau Enggano, Bengkulu, selama ini merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah. Keberadaan suku-suku di sana berikut aturan adatnya seringkali tidak mendapat pengakuan dari pemerintah. Kebijakan pemerintah yang akan diterapkan di Enggano pun kerap tidak melibatkan masyarakat setempat.

Seorang tokoh adat Enggano, Rafli Zen Kaitora, menuturkan, warga adat tidak dilibatkan dalam pengelolaan hutan oleh pemerintah. Padahal, setiap suku memiliki perangkat adatnya yang mengatur bagaimana hidup berdampingan dengan hutan.

"Misalnya, seorang pendatang jika ingin mendapat izin pengelolaan hutan harus berdomisili di Enggano terlebih dulu untuk sekian bulan sebelum izin itu diberikan. Yang terjadi justru izin begitu saja diberikan oleh pemerintah desa tanpa melibatkan masyarakat adat," tutur Zen, Minggu (5/6/2011).

Hal tersebut, menurut Zen, berakibat pada rusaknya hutan di Enggano seperti yang telah terjadi di Desa Banjar Sari. Padahal, hutan di sisi barat pulau tersebut menjadi sabuk hijau penahan gelombang samudera Hindia. Sekretaris Desa Banjar Sari Setiawan, menyampaikan, tokoh adat Enggano perlu lebih tegas menegakkan aturan adat. Sebab, terkadang justru orang Enggano sendiri yang melanggar aturan adat.

Setiawan juga mengingatkan agar ada kajian berapa batas populasi penduduk yang masih bisa ditoleransi di Enggano. Dengan demikian, pembangunan Enggano bisa disesuaikan dengan daya dukung lingkungan yang ada. Direktur Operasional Aliansi

Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Keuangan Mikro (Apekro) Bengkulu Haliin, mengatakan, telah lama pemerintah hanya menempatkan Enggano sebagai obyek dalam pembangunan. Masyarakat tidak dilibatkan dalam perencanaan kebijakan.

Akibatnya, tidak sedikit kebijakan pembangunan Enggano dari pemerintah yang sia-sia. Oleh karena itu, perlu dibuat cetak biru pembangunan Enggano sebagai salah satu pulau terluar di pesisir barat Sumatera. Cetak biru yang dibuat melibatkan masyarakat itu harus mencakup berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, energi, dan infrastruktur.