Israel Jegal Palestina
Kabar tersebut dipublikasikan koran Israel, Hareetz, Jumat (10/6). Menurut laporan itu, Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Israel Rafael Barak memerintahkan para diplomatnya di kantor perwakilan Israel di seluruh dunia untuk bertemu dengan politisi paling senior di negara tempat mereka bertugas, memobilisasi organisasi-organisasi setempat, media, dan menggalang opini publik untuk menentang keinginan Palestina tersebut.
”Tujuan yang telah kami tetapkan adalah mengumpulkan sebanyak mungkin negara untuk melawan proses pengakuan negara Palestina oleh PBB,” tulis Barak dalam memo tersebut. Kampanye global diplomat Israel ini dinamakan Forum September karena keinginan Palestina tersebut akan diajukan pada sesi Sidang Majelis Umum PBB, September mendatang.
Pemerintah Otoritas Palestina pimpinan Presiden Mahmoud Abbas mengejar pengakuan kedaulatan di PBB dalam bentuk permohonan untuk diterima sebagai anggota penuh di organisasi dunia tersebut. Langkah ini diambil Abbas setelah perundingan damai dengan Israel terhenti tahun lalu.
Menlu Palestina Riad Malki menyatakan, Palestina bertekad terus berjuang agar diterima di PBB, September nanti, kecuali perundingan damai berlanjut dengan berlandaskan parameter-parameter yang disebutkan Presiden AS Barack Obama bulan lalu.
Keinginan Palestina itu mendapat dukungan sebagian besar anggota Majelis Umum PBB. Dalam Konferensi Tingkat Menteri Ke-16 Gerakan Nonblok (GNB) di Nusa Dua, Bali, dua pekan lalu, Indonesia dan negara-negara GNB bertekad menggalang dukungan bagi usaha Palestina ini.
Namun, langkah Palestina diduga akan kandas karena AS, sebagai pendukung utama Israel, kemungkinan besar akan menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan PBB untuk mencegah keluarnya rekomendasi kepada Majelis Umum. Usulan keanggotaan PBB harus mendapat rekomendasi Dewan Keamanan PBB.
Melihat prospek negatif itu, beberapa pejabat teras Otoritas Palestina dikabarkan telah menyarankan Abbas untuk membatalkan proses ini. Beberapa pejabat Palestina kepada Associated Press, Kamis, mengatakan, tekad Abbas di PBB tersebut diambil sekadar untuk mempertahankan kredibilitas. ”Kami terjebak dengan September. Kami tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah itu,” tutur salah seorang pejabat tersebut.
