Kadisdik DKI Siap Ikuti Proses Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto menyatakan siap mengikuti proses hukum yang berjalan terkait laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai dugaan menghambat informasi publik dan dugaan penyelewengan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahun 2007-2009. ICW mensinyalir adanya praktik penyelewengan dana BOS di beberapa sekolah menengah pertama negeri di Jakarta.

"Menurut hemat saya, pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah berjalan. Kita mengikuti regulasi yang sudah ada sebagai auditor itu," kata Taufik, Senin (13/6/2011) di Jakarta.

Menurutnya, ada dua hal yang menjadi masalah. Pertama, manajemen BOS yang harus menginduk ke sekolah induknya. Kedua, setiap sekolah menerima BOS dengan waktu yang berbeda.

"Ada yang tahun 2007 sudah dapat, ada juga yang tahun 2008 baru mendapatkan. Jadi, waktu mendapatkan BOS-nya tidak sama. Sekolah yang tahun 2007 belum terjadwal menerima dana BOS karena belum mendaftar atau belum diproses. Hal itu terjadi karena dana tersebut sifatnya harus diusulkan oleh sekolah," ujarnya.

Taufik melanjutkan, pihaknya pernah menyampaikan bahwa beberapa sekolah tersebut belum tercatat sebagai penerima BOS dan BOP tahun 2007. "Tidak mungkin sekolah, yang berhak menerima, tidak diberikan. Kalaupun ingin diberikan sanksi, harus ditentukan dulu siapa kepala sekolah yang menjabat saat itu. Harus diketahui kronologinya, apa peristiwanya, siapa yang berbuat, dan pada masa siapa itu terjadi," katanya.

Untuk itu, selain berharap kasus ini dapat segera selesai, Taufik juga mengaku telah mengajak semua pihak terkait untuk menjalani proses penyelidikan. "Pada saat dipanggil ke Polda, saya selalu ikut. Saya berharap ini bisa selesai. Undang-undang (UU) tetap kita kedepankan dan interpretasi terhadap UU juga harus kita perhatikan," pungkasnya.