Jaminan China di Laut China Selatan
KOMPAS.com — China menjamin tak akan menggunakan kekuatan untuk menuntaskan problem kewilayahan di Laut China Selatan. Kawasan tersebut, sebagaimana warta AP dan AFP pada Selasa (14/6/2011), diklaim oleh negara-negara kawasan seperti halnya Vietnam. Sementara itu, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Taiwan juga mengaku berhak atas kawasan yang sama.
Laut China Selatan tercatat sebagai rute pelayaran penting. Diduga, kawasan itu memiliki simpanan minyak dan gas.
Senin kemarin, Vietnam menggelar latihan militer menggunakan peluru tajam setelah ketegangan dengan China memuncak dalam beberapa pekan.
Aparat Vietnam juga telah mengeluarkan surat keputusan mengenai warga yang akan mendapat dispensasi dari panggilan wajib militer. "Kami tidak akan menggunakan kekuatan atau ancaman kekuatan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hong Lei.
Menurut Lei, China menyatakan untuk lebih memilih berunding dengan tiap-tiap negara tersebut secara terpisah.
Wajib militer
Dalam pesan yang tampaknya ditujukan kepada China bahwa Vietnam siap mempertahankan posisi, Pemerintah Vietnam mengeluarkan keputusan yang menetapkan bahwa warga akan mendapat dispensasi dari wajib militer pada masa perang. Keputusan tersebut untuk mengumumkan daftar delapan contoh warga negara Vietnam yang tidak akan diwajibkan mengikuti wajib militer.
Mereka termasuk orang yang mengisi jabatan senior di lembaga negara dan mereka yang bertugas mengawaki badan layanan yang sangat diperlukan, seperti operator mercusuar.
Perkembangan ini berlangsung satu hari setelah Angkatan Laut Vietnam mengadakan latihan militer yang disebut rutin, tetapi ditafsirkan oleh setidaknya salah satu koran China sebagai unjuk kekuatan yang disengaja.
Vietnam terlibat dalam sengketa yang kembali menyeruak dengan China atas kedaulatan dua gugusan pulau di Laut China Selatan, yakni Spratly dan Paracel. Ketegangan meningkat menyusul dua konfrontasi terpisah yang melibatkan kapal Vietnam dan China, baru-baru ini.
