Jimly Sarankan Busyro Tetap Ketua KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshidiqqie mengusulkan agar Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas agar tetap dipilih kembali dalam pemilihan Ketua KPK periode 2011-2015. Menurut Jimly, selain kinerja yang sudah teruji, Busyro baru setahun menjabat Ketua KPK karena menggantikan Antasari Azhar yang tersandung kasus.

"Pak Busyro itu kan baru satu tahun menjabat jadi Ketua KPK, saya usul supaya dia itu, dipilih dan tetap jadi ketua. Apalagi kan disamping kinerja yang sudah teruji, biaya memilih dia itu mahal juga," ujar Jimly kepada wartawan seusai mengikuti seminar bertajuk 'Indonesia Kembali Menggugat' di Megawati Institute, Jakarta, Rabu (15/6/2011).

Ditambahkan Jimly, dalam memilih calon Ketua KPK, Panitia Seleksi (Pansel) KPK harus lebih serius menghadirkan calon-calon terbaik. Karena selain dapat menghabiskan dana yang besar, kriteria pimpinan KPK juga merupakan sosok yang harus dapat membenahi berbagai kasus korupsi yang sudah semakin mengkhawatirkan saat ini.

"Jadi sekali lagi kita jangan bermain-main seperti itu dalam lembaga ini. Seolah-olah menunjukkan kepada masyarakat, kalau pemilihan ini netral, adil, dan sebagainya. Padahal kan tidak harus segitunya. Kita ini kan memilih orang yang bisa diberi amanat untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan baik," jelasnya.

Ketika ditanya mengapa masyarakat terkesan enggan mendaftarkan diri menjadi Ketua KPK, Jimly menapik hal anggapan tersebut. Menurut Jimly, jabatan sebagai Ketua KPK sebenarnya diminati oleh banyak orang. "Cuma orang-orang itu mungkin menyadari bahwa pemilihan ini cuma permainan. Jadi mereka sudah punya siapa yang mau dipilih nantinya," katanya.

Pendaftaran bakal calon pimpinan KPK akan berlangsung hingga 20 Juni 2011. Untuk mengantisipasi minimnya pendaftar, Sekretaris Pansel KPK Ahmad Ubbe menyebutkan, pihaknya sudah menghubungi tujuh calon yang pernah lolos seleksi oleh Pansel KPK tahun 2010.

Salah satu anggota Pansel lainnya, Imam Prasodjo, mengharapkan agar media ikut membantu mempublikasikan pendaftaran ini, sehingga para tokoh maupun para calon berkualitas dapat ikut mendaftar. "Pansel yang mengajak saja tidak cukup. Wartawan, NGO perlu ikut bujuk. Kekuatan membujuk Pansel KPK belum tentu kuat, mungkin wartawan dan NGO lebih kuat. Bujukan dalam arti positif, untuk ikut mendaftar," kata Imam.