Pariwisata Versus Balap Sepeda

Helena Nababan

Lomba balap sepeda Tour de Singkarak 2011 yang berlangsung selama sepekan sudah berakhir, Minggu (12/6). Perhelatan yang sudah diselenggarakan dalam tiga tahun terakhir ini sebenarnya ingin menjual pariwisata Sumatera Barat melalui balap sepeda.

Oleh karena itu, rute yang dilalui para pebalap juga diarahkan ke lokasi-lokasi wisata di Sumbar, antara lain Lembah Harau, Danau Maninjau, dan Danau Kembar atau lebih dikenal sebagai Danau di Atas dan Danau di Bawah. Jika dibandingkan dengan Tour de France, penyelenggaraan Tour de Singkarak (TdS) memang belum ada apa-apanya.

Namun, sebagai upaya memperkenalkan sekaligus menjual obyek wisata di Sumbar ke dunia internasional, penyelenggaraan balap sepeda TdS yang sudah masuk kalender Persatuan Balap Sepeda Internasional (UCI) ini perlu dilanjutkan.

Penyelenggaraan agenda balap sepeda tahunan ini masih banyak kekurangan di sana-sini. Keruwetan, misalnya, sudah dijumpai pada hari pertama balapan, 6 Juni lalu. Start lomba hari pertama sudah menyusahkan ribuan warga Padang.

Mereka harus terjebak kemacetan lalu lintas berjam-jam karena sebelumnya warga tidak mengetahui adanya lomba balap sepeda pada hari itu.

Ketua Umum Pengurus Provinsi Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) Sumbar Afrizal bahkan mengaku tidak tahu-menahu dengan lomba balap sepeda itu. Ia mengaku kecewa dengan pelaksanaan TdS 2011. ”Sebagai tuan rumah, kami tidak pernah dilibatkan. Saya bahkan tidak pernah tahu kapan lomba itu dilaksanakan,” katanya.

Keruwetan lain adalah keterbatasan penginapan di kota-kota tempat start dan finis para pebalap, misalnya di etape VIB dengan titik finis di Padang Panjang.

Para pebalap yang tidak mendapat hotel di Padang Panjang harus kembali ke Bukittinggi. Malamnya, mereka masih harus ke Padang Panjang untuk mengikuti jamuan makan malam.

”Saya kira masalah penginapan harus dijawab penyelenggara supaya balapan TdS ke depan bisa lancar,” ujar Chief Commissaire TdS 2011 Leong Hong Ian.

Dari 12 kota dan kabupaten yang menjadi rute balapan berkategori 2.2 ini, hanya Padang dan Bukittinggi yang secara penuh menampung semua tim.

Kota lain, seperti Padang Panjang, Pariaman, Sawahlunto, dan Solok, sama sekali belum memiliki fasilitas penginapan memadai yang bisa dipakai tim untuk menginap. Peserta terpaksa berpindah-pindah hotel.

Menjadi terkesan tanggung ketika pariwisata yang akan dijual belum melengkapi diri dengan fasilitas penginapan yang standar. Juga terkesan memaksakan diri ketika titik finis etape IV dari Bukittinggi menuju Lembah Harau ditempatkan di dekat air terjun, sementara jalan begitu sempit.

”Jadi, seperti tidak ada persiapan. Setiap tahun seperti terkaget-kaget ketika TdS mau diadakan. Persiapan tidak dilakukan sejak lama,” kata Wakil Ketua Umum II KONI Sumbar Bidang Pembinaan Prestasi Handrianto.

Setelah tiga tahun TdS digelar, dampaknya bagi perkembangan industri pariwisata Sumbar juga masih dipertanyakan. Demikian pula dengan relatif masih nihilnya industri kreatif yang terkait dengan kegiatan akbar yang menelan dana Rp 8 miliar itu.

Budayawan Minangkabau, Musra Dahrizal Katik Rajo Mangkuto, menilai TdS sebagai penyelenggaraan yang elitis. Itulah mengapa tidak tumbuh jenis-jenis usaha kreatif sepanjang lomba, seperti pernak-pernik atau suvenir balap sepeda yang diperjualbelikan.

”Sekarang ini yang mengetahui TdS hanya mereka yang dilewati rombongan di pinggir jalan. Orang lain di lokasi-lokasi ke dalam dari pinggir jalan tidak tahu apa-apa,” kata Musra yang akrab disapa Mak Katik.

Penyelenggaraan lomba itu juga dilakukan tanpa menyapa masyarakat lokal. Akibatnya, kepedulian dan perhatian warga relatif rendah.

Ia mencontohkan, rombongan pebalap yang demikian besar itu tidak diarahkan untuk mengunjungi sentra-sentra wisata tertentu. Pada sisi lain, Mak Katik menganggap Ranah Minang belum siap menerima kegiatan seakbar TdS.

TdS 2011 diikuti 13 tim dari luar negeri dan 11 tim dari dalam negeri. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumbar Burhasman mengatakan, peran pemerintah kabupaten/kota sangat besar pada lomba balap sepeda TdS tahun ini.

Sebanyak 12 kabupaten/kota di Sumbar menyumbang dana bersama Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sehingga total dana penyelenggaraan TDS 2011 sekitar Rp 8 miliar.

Hal itu berbeda dengan penyelenggaraan pada 2009 yang sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat, sementara TdS 2010 diselenggarakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumbar.

Ketua Umum PB ISSI Phanny Tanjung menyarankan agar TdS 2011 bisa segera dievaluasi. Ia menilai kegiatan ini bagus dan perlu diteruskan, tetapi dalam setiap pelaksanaan diperlukan koordinasi dan kerja sama yang baik antara Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dengan Pemprov Sumbar serta pemkab/pemkot dan ISSI.

”Tahun depan, start TdS tidak bisa lagi dilakukan di Padang karena pasti akan merepotkan warga di sana,” ujar Phanny.

Mengharapkan obyek pariwisata di Sumbar terkenal hingga ke mancanegara melalui kegiatan balap sepeda TdS memang masih perlu waktu. (INGKI RINALDI/TJAHJA GUNAWAN)