”Saat ini konglomerat terbesar tinggal pemerintah dengan 142 BUMN. Ada 17 yang rugi, tetapi 120 sudah untung. Akan tetapi, hanya 18 yang tercatat di bursa. Sejak 1981 atau dalam 20 tahun, hanya 18 BUMN yang go public,” ujar Direktur Utama BEI Ito Warsito di Jakarta, Kamis (16/6), saat berbicara dalam Seminar ”Tantangan Pasar Modal Indonesia Menghadapi Integrasi Pasar Modal ASEAN Melalui Keterbukaan Informasi dan Penetapan Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS)”.
Menurut Ito, kondisi itu merupakan paradoks di sisi pemerintah. Sebab, di satu sisi, pemerintah rajin mendorong perusahaan di Indonesia untuk masuk bursa. ”Namun di sisi lain, pemerintah belum maksimal mendorong lebih banyak BUMN ke bursa,” ujarnya.
Ito menyebutkan, untuk menumbuhkan pasar modal Indonesia, pihaknya berupaya agar sisi permintaan (jumlah investor) dan sisi penawaran (jumlah emiten) berkembang beriringan. Itu diharapkan untuk dapat menaikkan kapitalisasi pasar modal yang ditargetkan mencapai 750 miliar dollar AS atau Rp 6.375 triliun pada tahun 2015.
”Pada tahun 2009, kami menargetkan kapitalisasi pasar Rp 3.000 triliun tahun 2012. Naik dari posisi akhir 2008 yang masih di level Rp 1.076 triliun atau naik tiga kali lipat. Tetapi nyatanya, pada akhir 2010, target itu sudah terlampaui yakni Rp 3.400 triliun. Kami harus membuat target baru, yakni menaikkan kapitalisasi pasar dari 360 miliar dollar AS atau Rp 3.060 triliun tahun 2010 menjadi 750 miliar dollar AS tahun 2015,” tuturnya.
Untuk menambah jumlah emiten, BEI menyasar tiga kelompok perusahaan. Pertama, BUMN. Kedua, kelompok perusahaan Indonesia yang bergerak di sektor sumber daya alam. Ketiga, kelompok perusahaan yang mendapatkan kredit perbankan dalam jumlah besar.
Jika jumlah emiten bertambah, hal itu harus diimbangi dengan tambahan investor. BEI menargetkan jumlah investor sebanyak 2,3 juta atau 1 persen dari jumlah penduduk. Ini masih jauh lebih rendah dibandingkan Malaysia yang sudah 15 persen dan Singapura 40 persen lebih.
Pengamat pasar modal sekaligus pemilik PT Aspirasi Indonesia Research Institute, Yanuar Rizky, mengingatkan, saat BUMN masuk bursa, langkah tersebut harus dipastikan mengikuti tujuan utama pelepasan saham perdana (IPO), yakni menjadi alat redistribusi. Jangan jadikan IPO BUMN sebagai pembandaran dan penjatahan, lalu dijual ke pembeli siaga yang memang ingin menguasai industri BUMN.