Fasilitas Stasiun Perlu Dibenahi
Seluruh perjalanan KRL mulai 2 Juli akan dibuat berurutan tanpa ada penyusulan. Kelas KRL dibedakan hanya ekonomi dan commuterline (nonekonomi). Bersamaan dengan perubahan pola perjalanan, tarif KRL commuterline dipatok Rp 9.000 untuk seluruh perjalanan di jalur Jakarta-Bogor serta Rp 8.000 untuk Jakarta ke Bekasi, Serpong, dan Tangerang. Semula, ada dua tarif KRL nonekonomi Jakarta-Serpong, yaitu KRL AC ekonomi Rp 5.500 dan KRL ekspres Rp 8.000. Tarif KRL nonekonomi Jakarta-Bogor juga ada dua, yaitu KRL Pakuan Ekspres Rp 11.000 dan KRL AC ekonomi Rp 5.500. KRL nonekonomi Jakarta-Bekasi juga dua tarif, yaitu KRL ekspres Jakarta-Bekasi Rp 9000 dan KRL AC ekonomi Rp 4.500.
Wakil Kepala Daop I PT KAI Arief Haryadi, Kamis (16/6), mengatakan, perbaikan fasilitas di stasiun dilakukan bertahap. Perbaikan itu meliputi fasilitas di stasiun, seperti perbaikan saluran air yang bocor, pengecatan dinding, perbaikan bangku di peron, penyeragaman papan nama stasiun, dan toilet. ”Perubahan pola perjalanan ini harus dilakukan untuk awal penataan perjalanan KRL pada September mendatang,” tutur Arief.
Sementara komunitas penumpang KRLmania menggalang tanda tangan untuk menuntut tarif KRL yang lebih adil dan jadwal yang disesuaikan dengan kebutuhan penumpang. Komunitas ini menilai pelayanan PT KAI dan PT KCJ belum memuaskan. Berbagai persoalan masih terjadi, seperti keterlambatan, pembatalan kereta, KRL yang mogok di jalan, pengumuman yang tidak jelas, dan fasilitas stasiun yang kacau.
KRLmania juga menyoroti tarif kereta yang tetap kendati penumpang hanya menempuh jarak pendek. Penumpang dari Depok menuju Pasar Minggu, misalnya, tetap membayar Rp 9.000 jika hendak menumpang KRL commuterline. Tarif yang sama dikenakan kepada penumpang Bogor-Jakarta.
”Sungguh tidak adil kenaikan tarif ini karena penumpang KRL AC ekonomi yang sudah berkontribusi mengurangi kemacetan Jabodetabek justru dipenalti,” ucap Nurcahyo, koordinator komunitas KRLmania.
KRLmania meminta pemerintah mendukung angkutan massal berbasis rel. Dukungan itu seharusnya diwujudkan dalam penggunaan listrik bersubsidi bagi KRL dan BBM bersubsidi untuk kereta ekonomi. Selain itu, sewa rel seharusnya juga dihilangkan untuk meringankan beban penumpang.
Secara terpisah, Menteri Perhubungan Freddy Numberi dan Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Darmaningtyas meminta standar pelayanan minimum (SPM) diterapkan seiring perubahan pola perjalanan.
”Kalau menaikkan tarif, penumpang dapat apa? SPM-nya apa? Kebijakan baru ini wajib diiringi penerapan SPM yang jelas,” kata Freddy, Rabu.
Demi mendukung kebijakan baru PT KCJ, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian menjalin kerja sama dengan PLN untuk menambah daya di gardu penyalur tenaga listrik bagi KRL.
”Yang jelas, akan ada evaluasi kebijakan perubahan pola perjalanan ini. Sebelumnya, kami akan menaikkan tarif sekitar Rp 1.000 saja per orang. Itu pun gagal karena banyaknya perlawanan. Untuk itu, penerapan kebijakan baru ini harus dikawal agar pelayanan yang diberikan lebih baik,” papar Freddy.
Darmaningtyas khawatir pengguna KRL ekspres akan pindah ke kendaraan pribadi. ”Ini mungkin terjadi karena perjalanan dengan KRL mengalami penundaan hingga 30 menit. Di sisi lain, adanya kebijakan pembatasan truk membuat sebagian jalan tol lebih lancar,” kata dia.
Sebagian pengguna KRL ekonomi AC, ujar Darmaningtyas, diperkirakan akan memilih jadi pengguna KRL ekonomi karena tarif KRL commuterline cukup tinggi. ”Kalau nanti kekhawatiran itu benar terjadi, penumpang di atap bakal makin sulit dihilangkan,” tuturnya.
Darmaningtyas menegaskan, perlu ada perbaikan infrastruktur dan pengelolaan kereta komuter. Jika perbaikan itu telah ada, misalnya tersedia jumlah kereta yang memadai dan pasokan listrik telah mencukupi, kenaikan tarif bukan hal yang mustahil untuk diterapkan.
