Berkaca dari Sukses Beijing dan Eropa

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lalu-lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Royke Lumowa, mengatakan, pembatasan kendaraan melalui plat nomor ganjil-genap di Jakarta, berkaca dari kesuksesan kota-kota besar dunia seperti Beijing, China, dan kota besar lain di Eropa. Ia optimis pembatasan kendaraan dengan cara itu mampu sedikit mengurai kemacetan di Jakarta

"Negara-negara lain seperti di Beijing, Cina dan kota-kota besar di Eropa sudah lama menerapkan ini, dan sukses melakukan pembatasan ganjil-genap," ujar Royke, Jumat (17/6/2011), di Polda Metro Jaya.

Royke berkeyakinan, apabila kebijakan ini terwujud, paling tidak sekitar 30-40 persen kemacetan secara keseluruhan di Jakarta bisa terurai. Sementara untuk jalur-jalur yang akan diterapkan pembatasan itu, diprediksi akan mengurangi kemacetan lebih dari 50 persen.

"Penerapan ganjil-genap ini tidak bisa di semua jalur, hanya di jalur-jalur busway saja. Kalau yang di jalur itu kira-kira bisa kurangi macet 50 persen lebih. Sementara secara keseluruhan kemacetan Jakarta berkurang 30-40 persen," kata Royke.

Untuk menyukseskan kebijakan ini, menurut Royke, petugas lalu-lintas siap mengawasi setiap mobil yang melintas. Namun, apabila ingin kebijakan ini sesukses di China dan Eropa, pengawasan manual itu perlu bergeser dengan pengawasan elektronik.

"Di luar negeri, mereka sudah pakai chip yang ada di dalam mobil sehingga bisa otomatis terdeteksi sensor," ujar Royke.

Ia melanjutkan, saat ini Direktorat Lalu-lintas Polda Metro Jaya berkeinginan agar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) berubah menjadi STNK Elektronik. STNK Elektronik tersebut akan memudahkan pengawasan dalam penerapan sistem ganjil-genap.

"Kalau sudah ada STNK Elektronik orang tidak akan bisa memodifikasi plat, karena sudah terekam dalam chip nomor platnya. STNK elektronik itu akan tertempel dengan kendaraan. Kalau dia melintas, pasti akan terdeteksi ganjil-genapnya oleh alat sensor," tandas Royke.

Namun pengadaan alat sensor dan STNK elektronik ini masih akan sangat lama. Kebijakan ganjil-genap kini juga belum didiskusikan secara formal dengan para pemangku kepentingan, termasuk Dinas Perhubungan DKI Jakarta.