Ruyati dan Pemerintah yang Gagal....

Oleh Agustinus Yunastiawan

KOMPAS.com — Sabtu (18/6/2011) kemarin, bangsa Indonesia kembali berduka. Bukan karena bencana alam yang rutin menyambangi tanah Zamrud Khatulistiwa ini  atau karena ada tokoh besar negara ini meninggal, tapi karena Ruyati binti Satubi, seorang tenaga kerja wanita (TKW) di Arab Saudi, yang dieksekusi pancung.

Lebih tragis lagi, pihak Arab Saudi tidak memberitahukan mengenai kapan pelaksanaan eksekusi tersebut. Akibatnya, Pemerintah Indonesia mengecam hal tersebut dan berniat memanggil duta besar Arab Saudi untuk mengklarifikasi hal ini.

Tanggapan masyarakat kita sangat beragam dan yang paling sering muncul di sebuah forum dunia maya adalah hujatan terhadap Arab Saudi. Namun, penulis merasa tidak ada gunanya mengutuk Arab Saudi sekarang. Toh, akar permasalahan Ruyati dan ribuan buruh migran asal Indonesia lainnya tidak berada di jazirah Arab atau di Semenanjung Melayu, tapi di sini, di rumah kita sendiri.

Ada dua kegagalan Pemerintah Indonesia dalam kasus ini. Yang pertama adalah kegagalan diplomasi. Kesalahan memang tidak mutlak ditanggung oleh pemerintah. Pemerintah sudah berupaya untuk melobi Pemerintah Arab Saudi agar memberi pengampunan kepada Ruyati. Apalagi, tindakan yang dilakukan oleh Ruyati ini merupakan bagian dari upaya pembelaan diri.

Namun, tampaknya kasus ini agak terpinggirkan, mengingat ketika eksekusi terhadap Ruyati sudah dilaksanakan, barulah kita ribut sendiri. Ke depannya, mungkin kasus-kasus semacam ini perlu mendapat pengawalan ekstra dari pemerintah.

Ada banyak masalah yang harus ditangani oleh pemerintah, pun dalam urusan luar negeri. Namun, kita juga tidak berharap kasus Ruyati ini terulang lagi.

Emansipasi pedesaan

Kegagalan kedua adalah kegagalan dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan. Untuk permasalahan ini, penulis mencoba melihat dari sudut pandang perencanaan kota dan wilayah. Pola pembangunan yang terlalu bersandarkan pada growth pole theory membuat pertumbuhan hanya berpusat pada beberapa simpul pertumbuhan. Teori growth pole ini memandang pertumbuhan ekonomi memang harus dipusatkan demi efisiensi.

Setelah itu, daerah di sekitarnya diharapkan memperoleh rembesan (spill over) dari pusat-pusat pertumbuhan tersebut. Namun, pada praktiknya, justru pusat-pusat pertumbuhan tersebut menghisap sumber daya yang luar biasa besar dari kawasan penyangga perkotaan (pedesaan dan periurban).

Akibatnya, daerah pedesaan menjadi daerah tidak menarik, terutama bagi generasi produktif, dan menyisakan generasi yang tidak produktif di kawasan tersebut. Hal ini juga didorong dengan kebijakan perekonomian yang sifatnya urban bias. Desa dipandang sebagai kawasan yang difungsikan untuk menyangga keberadaan kota. Desa tidak dipandang sebagai sebuah kawasan berpotensi untuk mencukupi dirinya sendiri.

Inilah yang pada akhirnya menyebabkan munculnya paradigma; kalau ingin sukses harus pergi ke kota. Bagaimana jika kota-kota kita sudah terlalu penuh?

Pergi ke luar negeri yang menjanjikan kesempatan kerja lebih besar menjadi pilihan. Inilah yang kemudian melahirkan buruh-buruh migran, termasuk para tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Dua kegagalan inilah yang kiranya harus menjadi bahan pelajaran bagi kita bersama.

Yang kedua, terkait kegagalan dalam hal menerapkan paradigma pembangunan, menjadi hal yang harus pertama-tama dibenahi. Perlu upaya "emansipasi pedesaan" agar pedesaan dapat berdiri sejajar dengan perkotaan terkait kesempatan lapangan kerja dan memperoleh penghidupan yang layak.

Upaya tersebut penting untuk mengurangi arus buruh migran. Pemberian keterampilan kepada calon TKI bukan solusi tepat. Upaya tersebut tidak dapat menjamin seorang buruh migran tidak mendapatkan perlakuan buruk di tempatnya bekerja nanti. Lebih baik menjamin bahwa seseorang dapat memenuhi hidupnya dan hidup dengan layak di tanah kelahirannya, daripada memberi bekal bagi orang untuk hidup di negeri orang.

(Penulis adalah anggota Kompasiana)