Merauke, Kompas
Kepala Dinas Kesehatan Merauke Stefanus Imanuel Osok di Merauke, Kamis (16/6), menuturkan, untuk mengisi kekurangan jumlah tenaga kesehatan di puskesmas distrik dan puskesmas pembantu di setiap kampung, setidaknya dibutuhkan tambahan 80 bidan dan 80 perawat.
Saat ini jumlah bidan sebanyak 219 orang. Dari jumlah tersebut, 38 orang di antaranya bertugas di RSUD Merauke dan selebihnya tersebar di puskesmas distrik dan puskesmas pembantu.
Sementara jumlah perawat 330 orang, 183 orang di antaranya bertugas di RSUD Merauke dan sisanya bertugas di puskesmas. ”Setiap distrik ada puskesmas. Di atas kertas, dari 147 kampung di Merauke, ada puskesmas pembantu, tetapi cukup banyak yang kosong,” kata Stefanus.
Menurut dia, selain kekurangan jumlah tenaga kesehatan, petugas kesehatan yang ditempatkan di puskesmas-puskesmas pembantu banyak yang meninggalkan tempat kerjanya tanpa izin. Dari pendataan Dinas Kesehatan Merauke, setidaknya terdapat 10 tenaga kesehatan yang diketahui tidak masuk kerja selama satu hingga tiga bulan.
”Itu baru jumlah yang ketahuan. Ada yang tidak bisa kami pantau karena kendala geografis. Mereka meninggalkan tugasnya, tidak masuk tanpa sepengetahuan kepala puskesmas setempat, karena kepala puskesmas tugasnya di puskesmas distrik. Dia (yang pergi meninggalkan tugas) ada di puskesmas pembantu,” ujarnya.
Seringnya tenaga medis meninggalkan tempat tugas diketahui dari pengaduan masyarakat setempat. Mereka merasa kecewa karena tidak mendapatkan layanan kesehatan akibat puskesmas pembantu sering tutup.
”Saat kami panggil, alasan tidak masuk kerja bisa bermacam- macam, seperti mertua sakit atau urus sekolah anak di kota. Namun, mana ada urus sekolah sampai tidak masuk selama satu hingga tiga bulan. Ini kan mengganggu layanan kesehatan kepada masyarakat,” kata Stefanus.
Dinas Kesehatan Merauke sudah menyiapkan sanksi tegas untuk petugas kesehatan yang sering membolos. Sanksi tersebut mulai dari teguran, peringatan tertulis, hingga penahanan gaji.
Sebelumnya, Bupati Merauke Romanus Mbaraka mengatakan, tahun ini pemerintah daerah hendak mengirim lima anak suku Marind lulusan SMA untuk kuliah kedokteran di berbagai perguruan tinggi. Pihaknya menargetkan, sebelum akhir jabatan sebagai bupati tahun 2015, sudah ada orang Marind yang menjadi dokter.
”Cita-cita saya sederhana, lima tahun ketika saya turun ada lima anak Marind menjadi dokter,” katanya. Terkait dengan pengembangan sumber daya manusia warga suku Marind, pemerintah kabupaten juga hendak mengirim 50 siswa SD dan 20 siswa SMA untuk belajar di Surya Institute.