Guru dan Polisi Suka "Ngemplang" Gaji TKI

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebagian besar dari para majikan di Arab Saudi yang tidak membayar gaji TKI terdiri dari guru dan polisi. Oleh karena itu, menurut mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Khofifah Indar Parawansa, pihaknya pernah memberikan rekomendasi agar TKI yang dikirim ke Arab Saudi tidak dipekerjakan pada majikan yang berprofesi sebagai polisi atau guru.

"Jadi, saya pernah mengidentifikasi sumber kasus dari mereka yang tidak digaji. Sebanyak 90 persen lebih, user-nya (majikan) adalah guru dan polisi," kata Khofifah, Rabu (22/6/2011) di Istana Wakil Presiden.

Khofifah, Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama, bersama sejumlah pengurus Muslimat NU lainnya menemui Wapres Boediono untuk menyampaikan undangan membuka kongres organisasi tersebut. Kongres akan digelar di Lampung, bulan depan.

Oleh karena itu, menurut Khofifah, jika ingin keamanan TKI lebih terjamin, jangan mengirim TKI ke majikan yang berprofesi sebagai guru atau polisi.

"Kita pernah buat rekomendasi, jika kirim maka tolong user-nya jangan yang guru dan polisi. Banyak dari mereka yang tidak membayar gaji," ucapnya.

Khofifah menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 1999-2001. Waktu itu, Indonesia dipimpin oleh Presiden Abdurrahman Wahid.

Ruyati binti Satubino (54), tenaga kerja Indonesia, dieksekusi hukuman pancung oleh Arab Saudi pada pekan silam. Warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, itu dinyatakan terbukti membunuh istri majikannya pada 12 Januari 2010.

Pemerintah Indonesia menyatakan telah mengadvokasi almarhumah sejak kasusnya pertama kali muncul dan selama proses persidangan. Pemerintah memprotes pelaksanaan eksekusi yang dilakukan Arab Saudi karena dilakukan tanpa memberitahu perwakilan RI di negara tersebut.