Ciptakan Lapangan Kerja Jangan Kirim TKI

BANJARMASIN, KOMPAS.com - Anggota Komisi IV bidang kesra DPRD Kalimantan Selatan, Nasrullah AR dari Partai Persatuan Pembangunan, meminta pemerintah provinsi setempat lebih mendorong penciptaan lapangan kerja.

Banyak warga daerah Kalsel mencari pekerjaan keluar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), karena itu perlu diciptakan lapangan kerja untuk mereka, Nasrullah mengatakan Minggu (26/6/2011).

Provinsi dengan luas wilayah sekitar 37.000 Km2 itu cukup kaya sumber daya alam (SDA) dan memilik banyak peluang kerja, ujarnya. "Hanya saja peluang kerja di Kalsel belum maksimal bila dikaitkan dengan SDA yang tersedia, sehingga penduduk provinsi yang kini mencapai 3,6 juta jiwa itu sulit mencari pekerjaan dan sebagian mereka memilih menjadi TKI/TKW," tuturnya.

Wakil rakyat dari PPP yang terkenal "vokal" tersebut bukan cuma meminta penciptaan lapangan kerja, tapi lebih dari itu pula, bagaimana cara agar tingkat kesejahteraan masyarakat Kalsel makin meningkat.

"Dengan terbukanya banyak lapangan pekerjaan serta meningkatnya kesejahteraan, insya Allah warga Kalsel akan tetap tinggal di daerahnya, tak akan mencari pekerjaan keluar negeri," tandasnya.

"Apalagi sebagai pekerja di luar negeri, seperti TKW di Arab Saudi rentan risiko tinggi, yaitu bukan saja mendapat caci maki dan atau deraan majikan, tapi juga bisa terancam hukuman pancung karena ’main hakim sendiri’ akibat tak kuat menahan derita," lanjutnya.

Mantan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang sering ikut unjukrasa itu, mencontohkan kasus almarhumah Ruyati binti Sapubi, warga Jawa Barat yang terkena hukuman pancung di Arab Saudi.

Selain itu, sebagaimana pemberitaan ada enam orang warga asal "Bumi Perjuangan Pangeran Antasari" Kalsel di Arab Saudi, yang diduga bakal menjalani eksekusi hukuman pancung, diantaranya Darmawati, TKW asal Martapura Kabupaten Banjar.

Mengenai warga Kalsel yang terancam hukuman pancung seperti di Arab Saudi, Sekretaris Jenderal Pimpinan Nasional Angkatan Muda Ka’bah itu, meminta pemerintah, khususnya Pemprov Kalsel melalui instansi terkait agar lebih maksimal memberikan pembelaan.

"Kalau bisa jangan ada lagi ’Ruyati-Ruyati’ berikutnya yang menjalani nasib serupa dengan warga ’Tanah Pasudan’ Jawa Barat itu," kata Nasrullah.