Petani Protes Pabrik Gula Baru
Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jatim Kadar Oesmadi di Surabaya, Kamis (30/6), mengatakan, rencana pemerintah melalui PT Kebun Tebu Mas (KTM), membangun dua pabrik gula, yakni di Kedungpring dan Mantup, Lamongan, tidak murni untuk menyelamatkan petani tebu.
Idealnya, kata Kadar, sebelum membangun pabrik gula, PT Kebun Tebu Mas harus sudah menyediakan perkebunan tebu sehingga pabrik bisa beroperasi. ”HKTI tidak pernah diajak dalam pembahasan terutama menyangkut kapasitas produksi,” katanya.
Menurut Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) PTPN X ini, kekhawatiran HKTI beralasan karena untuk menciptakan lahan baru tidak cukup lima tahun. ”Prinsipnya tidak ada penolakan pembangunan pabrik gula baru, hanya perlu diketahui seberapa banyak tebu rakyat bisa diserap,” ujar Kadar.
Dia mengharapkan, jangan sampai kejadian di Pabrik Gula Cipiring, Jawa Tengah, terjadi di Jatim. Pabrik, yang awalnya diproyeksikan mengolah tebu, ternyata dipakai mengolah gula setengah jadi kemudian diedarkan untuk masyarakat. ”Bahan baku seluruhnya impor berupa raw sugar (gula mentah),” katanya.
Secara terpisah, Direktur Operasi PT KTM Agus Susanto mengatakan, perizinan sudah selesai. ”Pabrik diharapkan beroperasi komersial September 2013 atau April 2014,” ujarnya.
Pembangunan pabrik yang dimulai September mendatang, berlokasi di Kecamatan Mantup dengan lahan 95 hektar. Saat ini, pembebasan lahan mencapai 40 hektar. Pabrik tersebut rencananya berkapasitas 10.000- 12.000 ton per hari.
Agus menyatakan, bahan tebu akan diambil dari tebu sendiri atau tebu rakyat. Apalagi, berdasarkan informasi dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Lamongan, wilayah itu memiliki potensi lahan yang bisa ditanami tebu seluas 30.000 hektar.
Adapun lahan yang dialokasikan untuk PT KTM seluas 18.000 hektar. Selain itu, PT KTM juga akan membeli tebu dari rakyat dengan sistem jual putus.
Dalam pembelian ini, PT KTM menggandeng BRI guna pembayaran tebu petani. Investasi mencapai Rp 2 triliun dan produk berupa gula kristal putih dan produk sampingan etanol.
Secara terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Gula Indonesia (Ikagi) Adig Suwandi mengatakan, pemisahan segmen pasar yang membedakan peruntukan berbagai macam gula di Indonesia masih diperlukan. Indonesia juga tidak perlu secara latah mengikuti kebijakan pencampuran pasar gula rafinasi dan gula kristal putih yang dilakukan banyak negara di dunia.
Alasannya, kondisi setiap negara dan hubungan emosional antara pasar dan produsennya juga berbeda. Jadi, belum saatnya Indonesia harus mengadopsi sistem yang tidak cocok.
Hingga kini, kata Adig, pemisahan pasar antara gula rafinasi hanya untuk bahan baku industri pangan (makanan dan minuman). Sedangkan gula lokal berbahan baku tebu untuk keperluan konsumsi sebagai upaya melindungi petani tebu dari perangkap liberalisasi perdagangan yang tidak adil dan dan sarat distorsi.
Persoalannya, menurut Adig, produksi gula rafinasi di Indonesia sarat pemberian fasilitas. Impor bahan baku berupa gula mentah mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk 0-5 persen selama 4 tahun sejak pembangunannya. Fasilitas tersebut dapat diperpanjang kalau ada kegiatan ekspansi kapasitas produksi.
