Di Balik Dukungan Turki pada Arab

KOMPAS.com — Turki adalah salah satu negara yang semakin terlihat memiliki kepentingan bagi suksesnya gelombang revolusi Arab. Menteri Luar Negeri Turki Ahmet Davutoglu dalam temu pers bersama penanggung jawab urusan luar negeri Dewan Transisi Nasional (TNC), Ali Essawi di Benghazi, Minggu (3/7), menegaskan, Turki mengakui TNC sebagai satu-satunya wakil resmi rakyat Libya.

Davutoglu juga menyatakan, Turki mendukung tercapainya gencatan senjata di Libya dan sekaligus mundurnya Khadafy dari kekuasaan.

Sehari sebelumnya, hari Sabtu, Menlu Davutoglu dalam temu pers dengan Menlu Mesir Muhammad El-Orabi di Kairo menyampaikan, Mesir dan Turki akan mengumumkan berdirinya dewan tinggi strategi Mesir- Turki pada saat kunjungan PM Recep Tayyip Erdogan ke Mesir pada 21 Juli.

Davutoglu menegaskan, Turki mendukung peralihan secara damai ke arah era demokrasi di kawasan ini.

Turki saat ini juga menjadi negara yang paling keras menyuarakan pentingnya reformasi di Suriah. Turki pun menjadi tuan rumah konferensi pertama kaum oposisi Suriah yang digelar di kota wisata Antalia pertengahan Juni lalu. Turki kini juga menampung lebih dari 10.000 pengungsi Suriah yang lari dari aksi kekerasan di negaranya.

Kemenangan gemilang Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) pimpinan PM Erdogan dalam pemilu parlemen pada pertengahan Juni lalu membuat Pemerintah Turki merasa semakin memiliki legitimasi untuk mendorong dunia Arab segera melakukan langkah konkret menuju proses demokratisasi.

Minimal ada dua faktor dari kepentingan Turki dalam mendukung revolusi Arab itu. Pertama, Turki memiliki proyek besar di kawasan Timur Tengah. Hal itu adalah Turki ingin menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Islam dan demokrasi tak bertentangan seperti yang terjadi di Turki saat ini.

Turki sangat menginginkan model demokrasi di dunia Arab nanti meniru seperti Turki. Kubu Islamis pun di dunia Arab bila berkuasa kelak bisa meniru AKP yang mampu menyinergikan antara Islam dan demokrasi. Ujung-ujungnya, jika Turki bisa memimpin Timur Tengah menuju era demokrasi, diharapkan bisa dijadikan modal untuk dipertimbangkan kembali menjadi anggota penuh Uni Eropa.

Kedua, dukungan kuat Turki terhadap revolusi Arab saat ini tidak terlepas dari bagian persaingan antara Turki dan Iran dalam memperebutkan pengaruh di dunia Arab.

Namun, Turki sementara ini tampak berada di atas angin lantaran ada titik singgung mazhab antara Turki dan dunia Arab, yakni sama-sama penganut mazhab Sunni. Selain itu, keberhasilan pemerintahan AKP di Turki memunculkan kekaguman di dunia Arab.

Adapun Iran yang menganut mazhab Syiah kurang menemukan pintu pengaruh dalam revolusi Arab. Sistem pemerintahan otokrasi di Iran dianggap bertentangan dengan cita-cita revolusi Arab yang menginginkan sistem pemerintahan demokrasi sipil.

Ditambah lagi, sikap Pemerintah Iran yang terang-terangan mendukung rezim Presiden Bashar al Assad di Suriah yang sedang menghadapi gelombang revolusi dari rakyatnya.

Karena itu, opini di dunia Arab saat ini baik di media massa, seminar, maupun talkshow televisi lebih mengidolakan model Turki daripada Iran. Tak heran jika para pejabat Turki kini getol mengunjungi negara-negara Arab untuk memanfaatkan peluang emas itu.

Bahkan, terakhir ini artikel tentang pentingnya mempertimbangkan model demokrasi Indonesia mulai muncul di media massa Mesir. Harian terkemuka Mesir, Al Ahram, dan harian independen, Misri al Youm, pernah menurunkan artikel tentang model reformasi di Indonesia.

Dua tokoh reformasi Indonesia, yaitu mantan Presiden RI BJ Habibie dan mantan Ketua MPR Amien Rais, sempat diundang ke Mesir pada awal Juni untuk berbicara tentang reformasi di Indonesia.

Itulah dunia Arab yang kini masih mencari model yang tepat menyangkut sistem demokrasi mereka. (MTH)