Selesaikan Century, Tim Pengawas Ancam KPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Tim Pengawas DPR untuk kasus Bank Century, Bambang Soesatyo, mengancam akan menarik kembali kasus dana talangan  Bank Century untuk diselesaikan melalui proses politik di DPR jika proses hukum terhadap kasus yang tengah diselidiki KPK tersebut berhenti.

Hal itu disampaikan Bambang saat mendatangi Gedung KPK di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (6/7/2011). Kedatangan Tim Pengawas ke KPK untuk mengikuti rapat dengar pendapat dengan KPK yang digelar secara tertutup.

"Kalau (KPK) tidak sanggup ya katakan. Atau tidak ditemukan bukti, itu kan bisa selesai sehingga bisa kami tarik lagi," kata politisi Partai Golkar ini.

Dia menambahkan, beberapa anggota Tim Pengawas Century bahkan menentukan batas waktu untuk KPK dan lembaga penegakan hukum lainnya untuk menemukan adanya indikasi korupsi dalam kasus itu.

"Beberapa kawan beri limit, hari ini terakhir kami diskusi soal Century antara Tim Pengawas dan KPK," ucapnya.

Hal senada disampaikan anggota Tim Pengawas Century lainnya, Gayus Lumbuun. Menurut Gayus, pihaknya memberi batas waktu bagi KPK, kepolisian, dan Kejaksaan Agung hingga September tahun ini untuk menentukan kelanjutan kasus Bank Century.

"Kami memberi batas waktu sampai bulan September, yaitu dua tahun untuk recovery asset. Jadi sudah diberi waktu dua tahun dari tahun 2009," ujar politikus Partai PDI Perjuangan itu.

Meski demikian, Gayus menegaskan, penyelidikan kasus dana talangan (bailout) Bank Century tidak seharusnya dihentikan begitu saja. "Karena sudah ada perbuatan atau keadaan dan ada kejadian," ujar anggota Fraksi PDI-P ini.

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, lanjut dia, jika sudah terdapat tiga unsur itu, suatu kasus tidak dapat dihentikan. "KPK hanyalah (tinggal) menyatakan siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang tidak," ujarnya.

Selain itu, kata Gayus, indikasi tindak pidana korupsi dalam kasus penggelontoran dana talangan untuk Bank Century senilai Rp 6,7 triliun itu sangat kuat. "Pengadilan telah memutuskan Hesyam Al Waraq dan Rafat Ali Rizfi dihukum 15 tahun untuk tindak pidana korupsi," katanya.

Dengan demikian, kata Gayus, tidak ada alasan bagi KPK untuk belum menemukan indikasi tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut. "Niat jahat terungkap ketika penurunan CAR (rasio kecukupan modal) oleh BI waktu itu, bagaimana rata-rata menunjukkan bahwa niat jahat (karena menggelar pertemuan tertutu) itu ada," katanya.

DPR dalam rekomendasi Pansus Kasus Century menyimpulkan adanya dugaan penyimpangan dalam pengucuran dana talangan Bank Century. Pansus kasus Bank Century menilai Sri Mulyani Indrawati dan Boediono merupakan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap keputusan penggelontoran dana talangan senilai Rp 6,7 triliun untuk Bank Century. Saat itu, Sri Mulyani menjabat sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), sementara Boediono sebagai Gubernur Bank Indonesia. Terkait kasus ini, KPK telah memeriksa sejumlah pihak terkait, seperti mantan pemilik Bank Century, Robert Tantular; mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani; dan Wakil Presiden Boediono, dalam penyelidikan kasus itu.