Demokrat Hilang Kontak dengan Nazaruddin

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengemukakan, partainya saat ini hilang kontak dengan M Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang menjadi tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan. Sejak sekitar sepekan lalu tidak ada lagi komunikasi antara partai dan Nazaruddin.

"Sejauh ini tidak ada komunikasi antara Nazaruddin dengan kita. Nazaruddin lebih aktif sekali berhubungan dengan teman-teman media," kata Ramadhan, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (6/7/2011).

Dengan demikian, lanjut Ramadhan, Partai Demokrat tidak mengetahui lokasi anggota Komisi VII DPR itu berada.

"Kita serahkan semuanya kepada polisi," ujarnya.

Partai Demokrat, lanjut Ramadhan, tidak memiliki kemampuan mendeteksi jejak Nazaruddin.

"Justru kepolisian punya alat pendeteksi canggih, kemudian perlengkapan intelijen dan aparat yang lengkap dibandingkan dengan partai. Partai tidak punya alat kelengkapan," tambahnya.

Ramadhan juga menegaskan, Partai Demokrat tidak berniat untuk menghubungi Nazaruddin dan mencari lokasi keberadaannya.

"Tidak, saya kira dan kita sudah serahkan kepada kepolisian," tukasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengupayakan pemulangan Nazaruddin yang hingga kini dikabarkan masih berada di luar negeri. Informasi keberadaan politikus Partai Demokrat itu jadi simpang siur. Sepengetahuan KPK, Nazaruddin masih berada di Singapura hingga pekan lalu. Namun, Kementerian Luar Negeri Singapura malah menyatakan bahwa Nazar atau Nazaruddin sudah bertolak dari Negeri Singa itu sejak beberapa minggu lalu, sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

Dari tempat dia berada, Nazaruddin melancarkan serangan dengan menuding sejumlah kader Partai Demokrat terlibat dalam kasus yang melilitnya itu. Mereka yang disebut terlibat itu di antaranya anggota DPR Angelina Sondakh, Mirwan Amir, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, serta Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Nazaruddin juga mengungkapkan, Andi dan Anas menerima uang terkait dugaan suap pembangunan wisma atlet masing-masing senilai Rp 4 miliar dan Rp 2 miliar. Terkait tudingan itu, Ramadhan mengatakan bahwa partainya merasa terganggu.

"Ini pembunuhan karakter yang sangat keji terhadap Pak Anas, terhadap Partai Demokrat," katanya.

Dia melanjutkan, akan ada konsekuensi yang kemungkinan diterima Nazaruddin menyusul sikapnya itu.

"Tentu ada mekanisme peringatan pertama, SP-1 (surat peringatan pertama), SP-2, dan SP-3. Tapi, yang ketiga bisa langsung pemecatan," katanya.