Jakarta, Kompas -
Ketua Komisi VII DPR Teuku Riefky Harsya menyampaikan hal itu dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh dan jajarannya, Kamis (7/7) malam, di Jakarta.
Dalam rapat kerja itu disepakati, asumsi produksi atau
Adapun asumsi harga minyak Indonesia (ICP) dalam RAPBN perubahan 2011 ditetapkan 95 dollar AS per barrel atau naik dibandingkan dengan asumsi dalam APBN 2011 yang sebesar 80 dollar AS per barrel.
Selain itu, Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR menyepakati penetapan asumsi volume BBM bersubsidi dalam RAPBN Perubahan 2011 adalah 40,49 juta kiloliter (kl). Rinciannya, premium 24,54 juta kl, minyak tanah 1,8 juta kl, dan solar 14,15 juta kl. Ada penambahan kuota 1,9 juta kl dari kuota BBM bersubsidi pada APBN 2011, yakni 38,59 juta kl.
Namun, Fraksi Partai Golkar Komisi VII DPR meminta penambahan kuota BBM bersubsidi itu tidak meningkatkan defisit anggaran dalam APBN 2011. Menurut anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi, pemerintah semestinya mengendalikan suplai BBM. ”Berapa pun volume BBM yang dipasok, permintaan terus naik,” kata dia.
Menurut Darwin dalam paparannya, realisasi produksi minyak sampai Mei 2011 sebesar 906.000 barrel per hari. Atas dasar itu,