Hipmi Minta Presiden Cabut Subsidi BBM
Jakarta, Kompas
”Kami melihat subsidi negara untuk BBM (bahan bakar minyak) sudah sangat besar sehingga harga BBM perlu dinaikkan secara wajar. Respons beliau (Presiden) adalah dalam waktu tidak akan lama, beliau akan ambil keputusan mengenai hal tersebut,” ujar Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Erwin Aksa, Senin (11/7), dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta.
Pemerintah mengalami dilema dalam menetapkan kebijakan BBM saat ini. Tanpa pengendalian konsumsi BBM bersubsidi atau kenaikan harga BBM, anggaran subsidi BBM pada akhir tahun 2011 diperkirakan akan melonjak dari target awal Rp 95,9 triliun menjadi Rp 120,8 triliun (Kompas, 5/7).
Menurut Erwin Aksa, subsidi BBM yang begitu besar sangat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sehingga menekan anggaran untuk belanja modal. ”Pastinya pembangunan infrastruktur menjadi sangat terbatas. Ini memengaruhi dunia usaha,” ucap Erwin.
Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah dan keputusan tegas terkait subsidi BBM. Jangan sampai terjadi polemik terlalu lama. ”Naik atau pengaturan volume distribusi, atau penjatahan. Pemerintah perlu mengambil keputusan,” papar Erwin.
Menurut dia, dana subsidi BBM nantinya bisa dialihkan untuk mendanai Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. ”Kami yakin program Rencana Induk pun bisa berjalan lebih cepat,” kata dia.
Di daerah, antrean panjang terjadi pada hampir seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum, misalnya di Kota Jambi, Senin. Kondisi itu mendorong harga premium di pedagang eceran mencapai Rp 15.000 per liter. ”Mau tidak mau kami beli bensin eceran karena repot sekali jika harus mengantre panjang di SPBU,” ujar Hadi, warga setempat. Pantauan Kompas, antrean terjadi merata di seluruh SPBU.
Untuk itu, Gubernur Jambi Hasan Basri Agus mengatakan telah mengirim permohonan penambahan kuota BBM bagi Jambi kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. ”Untuk premium semula 800 kiloliter per hari, kami minta penambahan menjadi 1.000 kiloliter. Untuk solar dari 700 kiloliter menjadi 850 kiloliter per hari. Itu upaya yang kami lakukan karena kebutuhan masyarakat akhir- akhir ini semakin meningkat,” ujar Hasan.
Selain itu, kuota BBM untuk nelayan di Indonesia hanya 700.000 kiloliter selama setahun. Padahal, kebutuhannya mencapai 2,5 juta kiloliter per tahun sehingga wajar jika di hampir seluruh sentra nelayan terjadi kelangkaan BBM.
”Ini masalah serius karena 25,3 persen masyarakat miskin di Indonesia yang berjumlah sekitar 31 juta jiwa itu adalah nelayan. Di sisi lain, kebutuhan BBM bersubsidi untuk nelayan justru hanya dipenuhi 700.000 kiloliter dari kebutuhan 2,5 juta kiloliter,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad saat berdialog dengan nelayan di Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat.
