Fokuskan Waktu untuk Bangsa

Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta untuk tidak menjadikan urusan internal Partai Demokrat menjadi urusan banyak orang hanya karena jabatannya. Yudhoyono diminta pula jangan menghabiskan energinya sekadar untuk mengurusi Partai Demokrat yang dia dirikan.

Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Yudhoyono harus mencurahkan perhatian terhadap persoalan bangsa.

Hal itu diingatkan Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Padang, Saldi Isra, dan pengamat hukum Irmanputra Sidin di Jakarta, Selasa (12/7). Mereka menanggapi pernyataan Presiden Yudhoyono tentang kondisi Partai Demokrat terkait dengan perkembangan kasus dugaan korupsi proyek wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan, yang menyeret Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, dan kader lainnya (Kompas, 12/7).

”Tidak bisa dibantah, energinya (Presiden Yudhoyono) sekarang terkuras oleh urusan partai. Apalagi saat ini ia lebih dominan, bahkan lebih dominan dari Ketua Umum (Partai Demokrat, Anas Urbaningrum). Seharusnya persoalan itu diurus Ketua Umum,” kata Saldi.

Irmanputra menambahkan, tidak sepantasnya Presiden menggelar jumpa pers bersama Marzuki Alie, yang notabene adalah Ketua DPR dengan substansi hanya masalah internal parpol. ”Bagaimanapun Yudhoyono adalah Presiden dan Marzuki adalah Ketua DPR. Keduanya simbol pemegang kekuasaan negeri ini, yang harus berdiri di atas semua golongan dan parpol,” katanya.

Ia melanjutkan, ”Begitu juga DPR berfungsi sebagai pengontrol lembaga kepresidenan. Ini menimbulkan persepsi, masalah internal parpol adalah masalah bangsa dan negara.”

Irman dan Saldi sepakat, Presiden Yudhoyono melepaskan jabatan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat secepatnya. Jabatan itu menyebabkan persoalan internal parpol terbaca seolah menjadi persoalan negara.

Ahli hukum tata negara dari Universitas Sumatera Utara, Mirza Nasution, menambahkan, penjelasan Yudhoyono sebagai pendiri Partai Demokrat, menanggapi kemelut di partainya, tak menggambarkan kedewasaan politik. Semestinya dia, yang menjabat Presiden pula, memberi contoh dengan menindak tegas kader Demokrat yang berperilaku koruptif daripada menuduh pihak lain, termasuk media massa menyebarkan berita tak bertanggung jawab dan mengadu domba kader partainya.

Anas belum teruji

Sebaliknya, peneliti politik senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bhakti, memuji penolakan Yudhoyono terhadap isu kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat sebagai sikap yang bijak. Jika KLB dikabulkan dan terjadi, hal tersebut akan membuka kotak pandora kerusakan Partai Demokrat yang lebih parah dan tuntutan penggantian presiden.

Ikrar mengakui, saat ini tak sedikit kelompok yang menginginkan pergantian presiden. ”Saya tidak menyetujui gaya KLB dan impeachment (pemakzulan) presiden,” tuturnya.

Namun, dari penjelasan pers Yudhoyono, Senin malam, ia juga menilai Anas Urbaningrum tidak memiliki kemampuan sebagai pemimpin. ”Anas tak menunjukkan diri sebagai seorang leader yang berada di atas faksi-faksi di tubuh partai,” katanya.

Ikrar menilai, Anas terlalu fokus pada penyelamatan dirinya. Kebetulan kasus yang membelit Partai Demokrat pun menyeret namanya. Padahal, seharusnya ia mengedepankan penyelamatan partai sebagai hal yang esensial, untuk kepentingan partai dan dirinya sebagai kader muda pada masa mendatang.

Pernyataan Dewan Pers

Di Jakarta, Selasa, Ketua Dewan Pers Bagir Manan menyayangkan pernyataan Yudhoyono, selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, yang dianggap tidak pada tempatnya menuding pers membesar-besarkan masalah di dalam partai itu. ”Jangan mengalihkan isu dan persoalan,” kata Bagir.

Bagir menyatakan, semua pemberitaan tentang Partai Demokrat, seperti terkait kasus Nazaruddin masih dalam kaidah etika dan hukum jurnalistik yang berlaku. Wajar kalau media menaruh perhatian kepada Partai Demokrat. Hal ini berkaitan dengan kuatnya kepentingan publik. Pertama, Partai Demokrat adalah partai berkuasa sehingga apa pun yang terjadi di dalam partai itu dipedulikan publik karena sangat berpengaruh pada kebijakan pemerintah.

Bagir juga menekankan, sulit memisahkan antara Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dan Yudhoyono sebagai Presiden. Ketika ia menyalahkan pers berkaitan dengan Partai Demokrat, akan terkait juga dengan posisinya sebagai Presiden.

Bagir mengharapkan Presiden Yudhoyono harus tetap menjadi seorang demokrat yang melihat pers sebagai pasangan dalam pemerintahan. Jangan sampai komitmen yang ia tunjukkan selama ini akan kebebasan pers luruh. ”Karena asas demokrasi, jangan sampai ada pengontrolan pers,” kata Bagir.

Berkaitan dengan hal teknis penggunaan layanan pesan singkat (SMS), Blackberry Messenger, atau e-mail sebagai sumber berita, Bagir mengatakan, memang harus dibedakan fakta jurnalistik dengan fakta hukum. Fakta dalam dunia jurnalistik ialah gejala. Jadi, sepanjang pers sudah mencoba untuk mengklarifikasi, informasi dari e-mail, SMS, atau Blackberry Messenger sudah menjadi fakta jurnalistik. ”Itu fakta yang layak diberitakan karena menarik perhatian dan ada sangkutannya dengan kepentingan publik,” kata Bagir.

Di Jakarta, Selasa, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menegaskan, pernyataan Presiden Yudhoyono, dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, tidak dimaksudkan untuk menyalahkan media massa. Presiden mengapresiasi dan menghargai pers.

(ana/edn/nwo/fer/bil/ray)