Pejabat Banten Didakwa Korupsi Rp 54 Miliar

Serang, Kompas - Agus Randil dan Maman Suarta, keduanya pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi Banten, didakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara sebesar Rp 54,6 miliar.

Hal ini terungkap dalam sidang pembacaan dakwaan perkara pidana dugaan korupsi pengembangan kawasan pertanian terpadu di Kota Serang, Banten. Sidang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, Banten, Rabu (13/7).

Agus Randil adalah inspektur di Pemerintah Provinsi Banten, yang juga mantan Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten/kuasa pengguna anggaran (KPA). Adapun Maman Suarta adalah Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Pemprov Banten, yang juga mantan Kepala Bagian Perlengkapan Pemprov Banten atau koordinator pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK).

Dalam dakwaan subsidernya, jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Serang menyebutkan, terdakwa I dan II telah menguntungkan orang lain, yakni pemilik tanah. JPU juga menyebutkan, seharusnya terdakwa I dan II tidak menandatangani berita acara kesepakatan harga tanah karena terlalu mahal, tidak wajar, tidak sesuai dengan nilai jual obyek pajak tahun berjalan dan harga pasar tanah di lokasi kawasan pertanian terpadu itu.

Perbuatan itu dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dalam jabatan terdakwa I selaku KPA dan terdakwa II selaku koordinator PPTK pada Provinsi Banten dalam pelaksanaan pengadaan lahan kawasan pertanian terpadu tahun anggaran 2009- 2010.

Perbuatan itu dinilai bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Agus Setiawan, penasihat hukum kedua terdakwa, mengatakan, pihaknya akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan JPU tersebut pada sidang berikutnya. Majelis hakim memutuskan sidang berikutnya digelar pada Rabu (20/7) mendatang. (CAS)