Dari Istanbul, Oposisi Suriah Tegaskan Perlawanan
KOMPAS.com — Oposisi Suriah mempertegas posisinya. Kelompok itu pada Sabtu (16/7/2011) menggelar pertemuan di Istanbul, Turki, untuk membentuk gerakan bersama menentang kepemimpinan Presiden Bashar al-Assad. Menurut warta AP dan AFP, para pembicara di pertemuan ini mengatakan, Pemerintah Suriah telah kehilangan legitimasi dan masalah ini harus segera dicarikan jalan keluar.
"Pertemuan ini diharapkan menghasilkan peta jalan yang akan membawa Suriah keluar dari rezim otoriter menuju tatanan demokrasi," bunyi pernyataan tertulis pihak oposisi.
"Pertemuan ini juga akan menetapkan mekanisme untuk mewadahi tuntutan para pengunjuk rasa di jalan-jalan yang secara jelas ingin mengganti pemerintah saat ini," tambah oposisi.
Maleh (79), pengacara dan pegiat hak asasi manusia, mengatakan, pihaknya memiliki dokumen tentang perubahan-perubahan yang harus diambil Suriah menuju negara demokratis. "Akan kita lihat apakah ada yang keberatan dengan kertas kerja ini. Kami akan menerima masukan dan melanjutkan pembahasan di luar Suriah yang mungkin dilakukan oleh sekitar 15 orang," kata Maleh.
Bayangan
Sebelumnya sempat muncul laporan para tokoh oposisi berniat membentuk pemerintah bayangan. Namun, sepertinya rencana tersebut diurungkan di tengah kekhawatiran lembaga ini akan memonopoli upaya penentangan terhadap rezim di Suriah. Pertemuan ini digelar setelah para pengunjuk rasa menolak tawaran dialog yang diajukan Presiden Assad.
Para tokoh oposisi Suriah telah dua kali menggelar pertemuan di Turki sejak demonstrasi anti-pemerintah pecah Maret lalu. Ribuan warga Suriah juga menyeberang ke Turki untuk menghindari pertumpahan darah.
Turki mendesak Presiden Assad melakukan reformasi, tetapi tidak sampai menuntutnya meletakkan jabatan.
Kendati begitu, kesabaran Turki makin tipis. Bulan lalu Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan menuduh Pemerintah Suriah melakukan kejahatan terhadap rakyat.
Ini adalah reaksi paling keras yang dikeluarkan Turki sejauh ini terhadap aksi demonstrasi di Suriah yang telah memakan korban lebih dari 1.400 warga sipil.
