Maskin Kendal "Dilarang" Sakit

KENDAL KOMPAS.com - Masyarakat miskin (maskin) yang tidak masuk dalam jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas)  di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, mulai Juli 2011 terancam tidak bisa mendapat layanan kesehatan. Pasalnya, dana untuk jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) bagi masyarakat miskin, sebesar Rp 6,9 miliar habis pada akhir Juni.

Bupati Kendal, Widya Kandi Susanti, Minggu (17/7/2011), mengaku mendapat kesulitan membiayai warga miskin yang sakit dan tidak masuk dalam Jamkesmas. Pasalnya dana Jamkesda sudah habis akhir Juni lalu lalu.

Cepat habisnya dana Jamkesda ini, menurut Widya, disebabkan banyak maskin yang tidak memperoleh Jamkesmas hingga terpaksa mencari surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa, yang juga bisa digunakan untuk mendapatkan dana dari APBD itu.

Agar tidak terjadi kesalahan yang sama di tahun mendatang, Widya mengatakan, pihaknya akan mengajak instansi terkait seperti Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berancana (BPPKB), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil), Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) Serikat Rakyat Miskin untuk mendata bersama agar tepat sasaran.

Widya menambahkan, dana Jamkesda tidak saja habis namun juga mengalami pembengkakan hingga Rp. 3,5 miliar. Pihaknya mengakui, bahwa dana yang dicairkan tahun ini, sebagian untuk mengembalikan tunggakan tahun sebelumnya.

Widya mengaku sudah berupaya maksimal, anggaran Jamkesda yang akan dibahas di APBD perubahan akan digunakan untuk mengembalikan pembengkakan dana tahun ini.

Dihubungi secara terpisah, Sekretaris Komisi D DPRD Kendal, Budiyono menyayangkan jika Bupati terkesan lepas tangan soal habisnya anggaran Jamkesda sebelum waktunya.

" Ini adalah kepentingan masyarakat, sangay disayangkan jika bupati pasrah dengan habisnya dana Jamkesda. Seharusnya bupati bisa membuat nota untuk menganbil dana mendahului anggaran," ujar Budiyono.

Diakui Budiyono ada kesalahan sistem dalam pendataan masyarakat miskin penerima Jamkesmas dan Jamkesda. Banyak warga yang tergolong tidak miskin justru mendapatkan Jamkesmas.

Budiyono berharap kembali dilakukan pendataan yang valid, sehingga penggunakan Jamkesmas dan Jamkesda bisa tepat sasaran. Untuk peserta Jamkesmas yang berjumlah 246.666 orang tdak ada masalah karena langsung dari pusat. "Tetapi  untuk 91.479 warga miskin yang tidak masuk dalam Jamkesmas, hal ini akan menjadi masalah," kata Budi.