Presiden Didemo Mahasiswa NU di Malang

Kompas.com - 18/07/2011, 13:48 WIB

MALANG, KOMPAS.com -  Hanya sehari setelah Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono hadir dan tampil dengan penuh takzim di depan upacara besar peringatan Hari Ulang Tahun (Harlah) ke-85 Nahdlatul Ulama (NU), hari Senin (19/7) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melancarkan demonstrasi menuntut penurunan SBY sebagai Presiden.  

Legitimasi Pemilu 2009 terhadap SBY hanya bisa diterima jika yang bersangkutan berkomitmen melaksanakan janji-janji kampanyenya, dan menegakkan praktek pemerintahan yang bersih ( good governance).

Namun praktik korupsi yang terbuka yang menunjukkan indikasi manipulasi dan mafia dalam Pemilu 2009 dalam kasus Andi Nurpati yang tak lain adalah anggota dan pengurus Partai Demokrat, serta kasus korupsi dan mafia lelang proyek yang dilakukan Nazaruddin bendahara Partai Demokrat, sudah cukup mengindikasikan hilangnya legitimasi Pemilu terhadap SBY dan pasangannya Boediono.

Ketua Cabang PMII Kota Malang Karebet menyatakan itu usai memimpin organisasinya menyelenggarakan demonstrasi terhadap pemerintahan SBY di depan gedung DPRD Kota Malang, Senin (19/7). Itu artinya, janji pemberantasan korupsi yang diberikan SBY telah dengan sendirinya dilanggar oleh SBY sendiri. Kepresidenan SBY telah dinodai oleh SBY sendiri. Hanya soal prosedur legal saja yang membuat SBY dapat dimakzulkan, tegas Karebet.

Ini pernyataan tegas kesekian yang disampaikan Karebet. Menurut keterangan yang dikumpulkan dalam sepekan terakhir, aksi mahasiswa tengah diorganisasi untuk bisa dilakukan dalam skala nasional. Diantara kelompok yang semula santer hendak melakukan aksi demonstrasi adalah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) berbagai perguruan tinggi.

Hari Senin hanya PMII yang tampak berinisiatif memimpin aksi dengan memulai demonstrasi. Bendera PMII tampak dikibarkan di tengah ratusan massa. Tidak ada bendera HMI, juga tidak ada identitas Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Menurut Karebet, mahasiswa Yogyakarta yang sejak awal antusias menyelenggarakan demonstrasi untuk mengkritik SBY dan kepemimpinannya, antara lain karena muncul isu keistimewaan yang melukai perasaan warga Yogyakarta.

Selebaran yang dibagikan oleh koordonator aksi demonstrasi itu adalah selebaran PC PMII Kota Malang. Isinya, mengajak rakyat mengingat kembali kasus Bank Centuri yang telah merugikan keuangan negara Rp 6,3 triliun. Kasus pembangunan Wisma Atlet yang membuat para petinggi Partai Demokrat diindikasikan mendapat kucuran dana ilegal.

Penegakan hukum adalah soal besar terpenting, dan bukan hanya semata persoalam besaran angka-angka kerugian negara itu. SBY dengan demikian tidak lagi memiliki kemampuan untuk menegakkan aturan, karena pelanggaran dilakukan oleh ling karan dalamnya sendiri. Rakyat yang jelas dirugikan karena kehilangan momentum ekonomi oleh melemahnya kepemimpinan Presiden. Sementara rasa lapar tidak bisa menunggu, jatuh korban para TKI juga tidak bisa menunda, katanya.

Aksi demonstrasi berjalan tertib, dengan pengawalan ketat aparat Kepolisian Resort Kota Malang. Sempat terjadi ketegangan saat mahasiswa membakar patung SBY berupa bahan kain , yang dilingkari kertas bergambar wajah SBY. Polisi berusaha memadamkan api dengan menyemprotkan alat pemadam kebakaran.

 

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau