Kemacetan di merak

DPR Ancam "Goyang" Jabatan Menhub

Kompas.com - 18/07/2011, 15:50 WIB

SURABAYA, KOMPAS.com - Komisi V DPR memperingatkan Menteri Perhubungan untuk segera mengambil langkah konkret mengatasi kemacetan di Pelabuhan Merak, Banten.

'Jika dalam waktu satu minggu tidak ada perubahan yang signifikan, Komisi V mengancam akan melakukan tindakan politik, mengusulkan dicopotnya Fredy Numbery dari kursi Menteri Perhubungan RI,' tegas anggota Komisi V DPR, Imam Nahrawi, Senin (18/7/2011) di Surabaya.

Menurut Imam, jalur transportasi Merak-Bakauheni merupakan jalur vital tempat lalu-lalang masyarakat dan barang. Oleh karena itu, pemerintah perlu memikirkan penanganan khusus untuk mengurai kemacetan di sana.

'Kemacetan di Merak perlu segera diatasi karena akan mengganggu distribusi sembako menjelang bulan puasa ke wilayah Pulau Sumatera,' tambah anggota DPR dari Fraksi PKB ini.

Selain menghambat distribusi sembako, kemacetan itu berdampak pada naiknya harga barang karena biaya distribusi barang membengkak. 'Bahkan belum masuk bulan Ramadan, kabarnya harga sudah naik di sejumlah daerah di Sumatera,' kata Imam.

Minggu (17/7/2011) kemarin, PT ASDP cabang utama Merak mengoperasikan 25 unit kapal roll on roll off (Roro). Kapal-kapal tersebut diharapkan dapat membantu mencairkan kepadatan ribuan truk di dalam maupun di luar Pelabuhan Merak.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau