Infrastruktur Butuh Bank Pembangunan

PEKANBARU, KOMPAS.com — Untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur, Indonesia membutuhkan sebuah lembaga pembiayaan yang dapat menjadi solusi dari terputusnya hubungan antara sumber pendanaan perbankan dan proyek infrastruktur, yakni dalam bentuk bank pembangunan. Bank pembangunan ini dapat membiayai proyek infrastruktur yang memang membutuhkan pembiayaan jangka panjang, skema pembiayaan yang tidak bisa didanai oleh perbankan umum biasa.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengungkapkan hal tersebut di Pekanbaru, Riau, Rabu ( 20/7/2011), saat berbicara dalam Sidang Pleno Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XV.

Menurut Bambang, bank pembangunan ini dapat memenuhi kebutuhan pendanaan jangka panjang karena dia diperbolehkan menerbitkan instrumen pembiayaan jangka panjang. "Jadi, kalau ada instrumen khusus infrastruktur, ini akan mengatasi missmatch karena sifatnya infrastruktur panjang, sedangkan bank berjangka pendek. Dengan demikian, dana infrastruktur bisa diatasi. Dia bisa mengeluarkan instrumen penggalangan dana dan hasilnya diberikan ke proyek infrastruktur yang berjangka panjang," ujarnya.

Bambang mendukung usul Kementerian Pekerjaan Umum untuk membiayai pembangunan infrastruktur hingga selesai. Kemudian, setelah infrastruktur itu selesai dibangun, pemerintah menjualnya kepada swasta. "Ini akan menjadi terobosan yang bagus karena masalah pembebasan lahan dan pembiayaan akan teratasi. Kalau tol dalam kota Jakarta, lalu Jagorawi dijual ke swasta, akan berbondong-bondong yang membeli," katanya.

Pemerintah mengerti kekhawatiran perbankan nasional yang tidak serta-merta memberikan kredit infrastruktur. Selain terjadi masalah missmatch pembiayaan, tetap ada risiko setelah proyek itu selesai, yakni tingkat pengguna yang rendah. Ini terjadi pada dua tol, yakni Tol Bandara Juanda, Surabaya-Kota, dan Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar-Kota.  

"Bank dan skema lain sudah ada, ada proyek infrastruktur yang memang harus dibangun pemerintah, misalnya jalan arteri. Jadi, kami maklumi bank ragu ke infrastruktur. Bank swasta atau BUMN belum terpenuhi menjamin," kata Bambang.