Priyo Bantah RUU BPJS Ditunggangi Asing

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso membantah tuduhan bahwa RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) yang diusulkan DPR berpihak pada kepentingan asing.

Menurut Priyo, tuduhan hanya karena DPR mendukung transformasi empat BUMN, yaitu PT Jamsostek, PT Askes, PT Asabri, dan PT Taspen, menjadi dua bentuk BPJS, jangka panjang dan jangka pendek, terlalu berlebihan.

Priyo yakin bahwa persoalan transformasi dan kesepakatan soal waktu akan dapat dituntaskan dalam masa sidang mendatang sehingga BPJS dapat menjalankan misi sosialnya.

"Saya mohon kepada teman-teman BUMN, DPR sama sekali tak berniat merontokkan empat BUMN yang selama ini berjasa. Jadi jangan sampai bereaksi dan menuduh bahwa ini ditunggangi asing. Ini terlalu jauh. Kami malah pengen cover seluruh penduduk ini," ungkapnya di Gedung DPR, Kamis (21/7/2011).

Dugaan adanya intervensi asing dalam pembahasan RUU ini mencuat menyusul aksi-aksi masyarakat dan protes sejumlah serikat pekerja BUMN yang menyatakan penolakan pengesahan RUU BPJS. Mereka menyatakan kekhawatiran bahwa pengelolaan dana rakyat bertriliun-triliun hanya akan menjadi keuntungan untuk lembaga-lembaga asing, seperti Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia.

Priyo mengatakan, tenggat transformasi akan terus didiskusikan antara pemerintah dan DPR melalui mekanisme yang ada dan berharap kata sepakat segera terbentuk. Pasalnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyatakan komitmennya kepada pimpinan DPR untuk segera merampungkan RUU ini.

Sementara itu, dalam paripurna hari ini, Dewan menyepakati perpanjangan waktu pembahasan RUU BPJS selama satu masa sidang lagi ke depannya. DPR menyepakatinya setelah pembahasan RUU yang harusnya rampung pekan ini terganjal perdebatan terkait transformasi empat BUMN.