Andi: Tidak Dibahas Pemecatan Kader

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengatakan, pertemuannya antara dirinya, Ketua Umum PD Anas Urbaningrum dengan Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono di Wisma Negara, Jakarta, Rabu (20/7/2011) petang silam tak membahas pemecatan kader. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup. Pers Istana Kepresidenan yang hendak meliput pun dihalang-halangi petugas keamanan.

"Tidak dibahas pemecatan kader. Sebagai Sekretaris Dewan Pembina, saya mendampingi Ketua Dewan Pembina menerima laporan persiapan rapat koordinasi nasional oleh DPP PD dan panitia," kata Andi kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/7/2011).

Andi kembali menegaskan, fokus PD pada rakornas yang digelar di Sentul pada 23-24 Juli mendatang akan konsolidasi dan peningkatan kinerja. Para kader partai pemenang pemilu 2009 tersebut juga akan melakukan introspeksi atas dinamika politik yang terjadi belakangan ini.

Pertemuan para pucuk pimpinan tersebut berlangsung satu hari setelah tersangka kasus dugaan suap pada proyek pembangunan wisma atlet SEA Games 2011, M Nazaruddin, kembali menyerang para elit PD melalui wawancara langsung di Metro TV, Selasa (19/7/2011).

Nazaruddin, misalnya, mengatakan, kepergiannya ke Singapura ketika kasus dugaan suap wisma atlet meledak adalah atas perintah Anas Urbaningrum. Anas juga dituding menggelontorkan uang sebesar 20 juta dollar AS agar dapat memenangkan pertarungan perebutan kursi ketua umum PD pada Kongres II PD di Bandung, Jawa Barat.

Terkait tudingan tersebut, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Denny Indrayana menyatakan lebih memercayai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPketimbang tudingan Nazaruddin yang menjadi tersangka kasus korupsi dan kini buron. Apalagi, pengakuan Nazaruddin itu banyak yang tidak konsisten. Kebenaran pengakuan Nazaruddin yang ditayangkan televisi secara langsung perlu ditelusuri lebih lanjut. Nazaruddin harus dapat membuktikan seluruh tudingannya itu.

"Tentu (pengakuan) itu menjadi masukan bagi kita. Permasalahannya adalah bagaimana agar bisa terungkap. Oleh karena itu, Nazaruddin harus bisa menyampaikan bukti atas apa yang disampaikannya ke ruang publik," kata Julian Aldrin Pasha, Juru Bicara Kepresidenan, Rabu, di Istana Negara.