Konsolidasi Saja Tidaklah Cukup

Jakarta, Kompas - Rapat Koordinasi Nasional Partai Demokrat, yang mulai digelar Sabtu (23/7) ini di Sentul, Jawa Barat, tidak cukup hanya konsolidasi normatif. Harus ada langkah politis, yaitu pergantian orang pada posisi kunci di dewan pimpinan pusat. Bahkan, untuk menyelamatkan partai, mungkin saja diputuskan, Susilo Bambang Yudhoyono memimpin sementara partai yang didirikannya itu.

Demikian diungkapkan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego; Direktur Pusat Kajian Politik Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) Sri Budi Eko Wardhani; pengajar Komunikasi Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Gun Gun Heryanto; dan sosiolog dari Universitas Airlangga, Surabaya, Hotman M Siahaan, secara terpisah, Jumat. Mereka sepakat, banyak hal yang harus dibicarakan oleh Partai Demokrat dalam rapat kerja nasional (rakornas) itu, bukan hanya konsolidasi internal.

Menurut Indria, rakornas bisa saja menunjuk pelaksana Ketua Umum Partai Demokrat. Keputusan penting itu tergantung pada Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina Demokrat.

Menurut Sri Budi, komponen Partai Demokrat kini harus bersikap. Ini adalah momentum untuk mengatur kembali bagaimana mekanisme perekrutan kader untuk masuk ke dalam partai.

”Kemarin harus menjadi pelajaran betul, terutama saat merekrut kader. Jangan tiba-tiba ada kader tanpa diuji siapa sebenarnya orang itu. Ada contoh beberapa kepala daerah yang direkrut Partai Demokrat ternyata juga berkasus,” katanya.

Gun Gun pun mengakui, Yudhoyono tak akan memilih kongres luar biasa (KLB) untuk menyelesaikan masalah Partai Demokrat. ”Meski tidak nyaman dengan Anas, dan ada yang mendesak KLB, Yudhoyono tak akan mengambil risiko. Ia akan menggunakan pendekatan yang lebih soft,” katanya.

Walaupun rakornas tidak akan berujung KLB, lanjutnya, rumah Partai Demokrat akan sulit diperbaiki. Sampai saat ini semangat kebersamaan dalam kepengurusan semakin terkikis. Semangat kebersamaan terganggu karena kader lebih mengedepankan kepentingan faksi yang dominan.

Menurut Gun Gun, keretakan di tubuh Partai Demokrat bisa diperbaiki hanya jika partai melepaskan kader bermasalah. Kader bermasalah itulah yang mencederai martabat dan kredibilitas partai, terutama kader yang terlibat korupsi.

Hotman menegaskan, Yudhoyono bisa mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat jika Anas tak bisa lagi dipertahankan karena terjerat masalah. Pilihan Yudhoyono yang mengambil alih kepemimpinan partai karena dia merupakan patron terbesar Demokrat. Tak akan ada yang berani melawan jika Yudhoyono yang mengambil alih.

Menurut Hotman, figur selain Yudhoyono untuk menggantikan Anas memang belum ada. ”Inilah problem partai yang tidak punya platform ideologi yang kuat,” kata dia lagi.

Tak ada KLB

Secara terpisah, pimpinan Partai Demokrat memastikan tidak akan menggelar KLB untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi partai itu. Konsolidasi yang dilakukan dalam rakornas akan membuat Partai Demokrat lebih solid.

Hal itu ditegaskan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Syarifuddin Hasan, seusai bertemu dengan Wakil Ketua Dewan Pembina Marzuki Alie di Jakarta, Jumat. ”Saya tegaskan, tidak ada KLB. Tidak ada arus bawah yang meminta itu. Berpikir pun tidak,” kata Syarif yang datang bersama anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Jero Wacik dan EE Mangindaan.

Tak hanya kader, Dewan Pembina Partai Demokrat juga tidak pernah berpikir untuk KLB. (lok/ano/abk/edn/nwo/nta)