Pemberontak Bantah Ada Kelaparan
Mogadishu, Jumat
PBB menyatakan, bencana kelaparan melanda wilayah di Somalia selatan. Sekitar 3,7 juta orang menghadapi risiko kelaparan. Untuk itu PBB sedang mengupayakan bantuan besar- besaran.
Sebagian besar wilayah selatan negara yang terletak di Tanduk Afrika itu dikuasai kelompok militan yang berafiliasi dengan Al Qaeda. Ulah kelompok ini selama empat tahun dipersalahkan sebagai turut memperburuk dampak kekeringan.
”Kami mengatakan, deklarasi PBB itu 100 persen salah dan merupakan propaganda tak berdasar. Memang ada kekeringan, tetapi keadaan tidak seburuk yang mereka katakan,” kata juru bicara Al Shabaab, Sheikh Ali Mohamud Rage, kepada media, Jumat.
PBB telah mengatakan, jika masyarakat internasional tidak menangani keadaan darurat itu segera, bencana kelaparan akan menyebar ke delapan kawasan Somalia selatan.
Pernyataan Rage itu kemungkinan besar akan membatalkan rencana-rencana organisasi-organisasi bantuan kemanusiaan untuk mengirim bantuan darurat ke kawasan yang dikuasai pemberontak. Wilayah itu sebelumnya terputus dari jalur bantuan akibat ulah pemberontak. Kemudian pihak pemberontak mengatakan telah mencabut larangan bantuan.
Kelompok-kelompok bantuan menyambut gembira pencabutan larangan yang berlangsung selama dua tahun itu. Pemberontak malah mengimbau aliran bantuan untuk menghadapi kekeringan parah.
Kekeringan, menurut PBB pekan ini, telah membuat daerah Bakool dan Lower Shabelle menderita bencana kelaparan. Namun, tidak semua organisasi diizinkan menyalurkan bantuan. ”Kelompok-kelompok yang sebelumnya dilarang tetap tidak kami terima untuk beroperasi di daerah kekuasaan kami,” kata Rage di radio Al Furqaan.
Program Pangan Dunia (WFP) PBB menarik diri dari Somalia selatan pada awal tahun 2010. Namun, WFP mengatakan akan bekerja di daerah-daerah yang masih mungkin. ”Al Shabaab bukanlah sebuah organisasi monolitis. Mereka yang menguasai berbagai bagian selatan bukan satu komando pengendali,” kata jubir WFP Emilia Casella. ”... Kami akan bekerja di mana kami bisa.”
Pemberontak garis keras itu melarang beberapa badan bantuan asing sejak tahun 2009. Mereka menuduh badan-badan bantuan itu sebagai mata-mata Barat dan misi Kristen.
Pemberontak menerapkan peraturan ketat soal distribusi bantuan, yang mengganggu karya kemanusiaan di daerah yang mereka kuasai.
WFP, UNDP, dan Kantor PBB untuk Somalia merupakan badan bantuan yang turut membantu krisis kemanusiaan di Somalia.
