Mendiknas Bantah "Database" Siswa Miskin Lemah

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh membantah jika kementeriannya tidak sanggup menyajikan data individual terkait jumlah siswa miskin di seluruh Indonesia. Menurut Nuh, selama ini penyaluran subsidi beasiswa miskin selalu mengacu pada data individual siswa miskin tersebut.

Data individual bermanfaat untuk memetakan berapa jumlah siswa miskin di semua jenjang (SD, SMP dan SMA) di seluruh Indonesia. Selain itu, data individual juga menjadi salah satu tolok ukur saat Kementerian Pendidikan Nasional mengajukan Rencana Anggaran Pembelanjaan dan Pendapatan Negara Perubahan (RAPBN-P) 2011 yang telah disetujui oleh Komisi X DPR sebanyak Rp 11,76 triliun beberapa waktu lalu.

"Data individual siswa miskin itu ada, bahkan ada data setiap anaknya," kata Nuh seusai melantik pejabat eselon satu Kemdiknas, Senin (25/7/2011), di Jakarta.

Ada beberapa cara untuk memperoleh data individu jumlah siswa miskin. Jumlah angka kemiskinan di kabupaten/kota disandingkan dengan kategori usia penduduknya. Setelah itu,  dapat dipetakan berapa jumlah penduduk miskin, berapa yang belum masuk usia sekolah dan berapa jumlah yang sudah masuk usia sekolah.

"Angka kemiskinan di setiap kabupaten/kota persentasenya memang berbeda-beda. Namun, kita dapat mengetahui berapa jatah beasiswa untuk siswa miskin setelah menyandingkan jumlah warga miskin dengan kategori usianya," ujar Nuh.

Nuh menjelaskan, data tersebut memang merujuk dari data warga miskin yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Untuk besaran jumlah beasiswa miskin yang akan disalurkan, ia mengaku berencana akan menyeragamkan nominalnya, sekitar Rp 360.000 per anak per tahun.

"Kami merujuk pada data BPS karena kami tidak mungkin membuat data sendiri. Setiap bulan siswa bisa mendapat Rp 30.000-Rp 40.000. Uang itu bisa digunakan untuk biaya operasional, seperti beli buku dan tas," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kemdiknas, Nono Adya Supriatno, mengatakan, Kementerian Pendidikan Nasional tidak mempunyai data individual terkait jumlah siswa miskin jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Hal ini diakuinya sebagai kelemahan Kemdiknas dan ditengarai sebagai salah satu pemicu sulitnya menekan angka putus sekolah.

Menurut Nono, kesulitan menyajikan data individual siswa miskin disebabkan sumber daya pekerjanya tidak mampu memperoleh dan mengolah data tersebut dari berbagai sumber.