Masalah Daerah Dibahas
Koordinator BEM pusat, M Sayyidi, menyatakan, hari ke dua rakernas diisi dengan pemaparan perwakilan sembilan wilayah dari seluruh Indonesia. Setelah itu, 10 koordinator isu juga memaparkan berbagai isu yang meliputi penanganan korupsi, pendidikan, hingga kesehatan.
Di tengah acara juga digelar diskusi yang menghadirkan mantan aktivis mahasiswa, Fadjroel Rachman, dengan paparannya tentang analisa gerakan mahasiswa pasca-1998.
Dikatakan Sayyidi, permasalahan yang dikemukakan perwakilan wilayah sangat beragam, seperti lingkungan yang dikemukakan perwakilan dari wilayah Sumatera bagian selatan. ”Semua berbicara dengan data, bukan opini maupun asumsi dari orang lain atau bahkan di media massa,” katanya.
Sri Lindawati dari BEM Institut Pertanian Bogor, kata Sayyidi, mengangkat masalah ketahanan pangan yang gagal dikelola oleh pemerintah. Dia menyebut ketergantungan yang tinggi terhadap impor hingga ketidakmampuan dalam menjamin kelancaran pasokan makanan.
Ketergantungan tinggi terhadap beras bisa menjadi indikator baku bahwa pemerintah belum bisa mendiversifikasikan makanan pokok bagi warganya. Padahal, di beberapa daerah sudah melakukannya, seperti nasi singkong yang dikonsumsi warga Kampung Adat Cirendeu, Cimahi.
M Fauzi Muhajir, perwakilan dari BEM Universitas Mataram, mengatakan, desentralisasi justru membawa permasalahan di daerah. Pembangunan tidak kunjung terjadi dan dana lebih banyak habis untuk pencitraan.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Nusa Tenggara Barat merupakan peringkat ke 32 dari 33 provinsi. ”Awalnya pemerintah daerah menargetkan untuk membalik jadi peringkat 23, ujung-ujungnya hanya menargetkan untuk naik ke peringkat 31,” ujarnya.
Perwakilan Universitas Syiah Kuala Aceh, Alfiyan Muhiddin, mengungkapkan, pemerintah belum serius menggarap pendidikan di daerah. Dia menyebut angka kelulusan di Sumatera bagian utara jauh tertinggal.
Menurut Sayyidi, perumusan agenda pergerakan mahasiswa dilakukan dengan obyektif serta independen. Dia menyebut tidak ada satu pun pihak yang membonceng acara ini dan menitipkan kepentingannya.
”Pembiayaan dilakukan secara swadaya dari masing-masing BEM yang ikut serta. Tidak perlu gedung mewah asalkan hasilnya bisa disebarluaskan,” katanya.
Sayyidi menuturkan, pelaksanaan Rakernas BEM Seluruh Indonesia sebelumnya yang berlangsung di Medan, berakhir dengan pemberhentian keanggotaan 9 BEM karena terindikasi mendapat sokongan dana dari Wali Kota Medan untuk penyelenggaraan acara. Langkah itu dilakukan untuk menjaga independensi meski BEM yang menerima dana tersebut bisa jadi tidak memiliki maksud apa pun.
Presiden BEM Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, Ali Mahfud, mengungkapkan, banyak pihak menuding rakernas ini disusupi kepentingan politis, salah satunya menurunkan presiden. Padahal, yang dilakukan adalah mencari isu pergerakan yang populis sehingga mendapatkan dukungan dari seluruh masyarakat.
