Menjaga Pelataran RI di Pulau Nipah

Tanah pelataran Pos Satuan Tugas Pengamanan Korps Marinir TNI Angkatan Laut di Pulau Nipah luasnya setara dengan setengah lapangan sepak bola. Kamis (21/7) siang itu, lebih dari separuh luasnya digenangi air hujan yang turun beberapa hari silam.

Ketinggian airnya rata-rata semata kaki orang dewasa. Sekilas seperti rawa kecil dan terkesan tidak penting. Namun, siapa sangka kalau fungsi genangan air hujan justru sebaliknya, sangat penting. Bagi pasukan penjaga perbatasan di Pulau Nipah, genangan air itu adalah cadangan air untuk mandi dan masak.

Pulau Nipah di Batam, Kepulauan Riau, adalah satu dari 92 pulau kecil terluar Indonesia. Di pulau tanpa berpenduduk itu, air hujan adalah bahan baku air mandi dan masak karena sumber air bersih nihil.

Tangki tadah hujan telah disebar di sejumlah penjuru. Namun, ketika hujan tak turun lebih dari tiga hari, persediaan air dalam tangki akan menipis dan habis. Pada saat itulah genangan air di pelataran menjadi cadangan terakhir. Persoalannya, genangan air itu tak cukup untuk 60 prajurit yang bertugas di lokasi.

Menurut Komandan Peleton Satuan Tugas Pengamanan Pulau Nipah Letnan Satu Marinir Jarot Witono, sebenarnya pos pengamanan memiliki alat penyuling air laut menjadi air tawar. Namun, karena kebutuhan solarnya jauh lebih mahal dibandingkan dana operasional yang ada, prajurit terpaksa memarkirnya di gudang dan berharap hujan rajin turun di Pulau Nipah.

Sementara itu, tak jauh dari pelataran, berdiri sebuah bangunan permanen yang pada bagian belakangnya digunakan untuk dapur. Kebetulan di situ ada seorang prajurit sedang memasak lauk-pauk menggunakan bahan bakar elpiji dan seorang lainnya menanak nasi menggunakan kayu bakar.

”Kalau elpiji saja tak cukup untuk memasak makanan dan air minum buat seluruh personel. Jadi, kami lebih banyak memasak menggunakan kayu. Kayunya kami kumpulkan dari serpihan-serpihan kapal yang terdampar di pulau-pulau terdekat,” kata prajurit itu.

Minimnya bahan bakar tidak saja menyangkut urusan memasak, tetapi juga menyangkut kebutuhan listrik. Kebutuhan listrik dipenuhi dari sel surya yang beroperasi paling cepat pukul 09.00 sampai pukul 20.00, dengan catatan cuaca cerah. Sementara generator hanya dioperasikan mulai pukul 20.00 sampai pukul 00.00 karena solar terbatas.

Permasalahan lain, sebagaimana dipaparkan Komandan Kompi Satuan Tugas Pengamanan Pulau Nipah, Rondo, dan Berhala, Letnan Satu Marinir DM Suari kepada Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, adalah nihilnya kapal yang disiagakan di Pulau Nipah. Hal ini berpengaruh terhadap mobilitas prajurit.

Guna keperluan pengiriman logistik, misalnya, prajurit bergantung pada kapal nelayan yang melintasi Pulau Nipah lima hari sekali. Ongkos sewa angkut logistik dari pasar di Kecamatan Belakang Padang ke Pulau Nipah Rp 600.000 pulang-pergi.

Akses komunikasi pun, Suari menambahkan, masih sangat terbatas karena mengandalkan telepon seluler. Apalagi, di Pulau Nipah sinyal milik operator di Singapura lebih kuat dan konsisten daripada operator dalam negeri.

Saat ini terdapat 90 prajurit marinir TNI AL yang bertugas di Pulau Nipah. Untuk menghindari rasa jenuh, mereka dibagi menjadi dua kelompok, 60 prajurit di Pulau Nipah dan 30 prajurit di Pulau Sambu yang dekat dengan pusat Kecamatan Belakang Padang.

Pasukan di bawah komando Suari telah menjalankan tugas selama hampir lima bulan dari target enam bulan. Selama bertugas, setidaknya uang lauk-pauk senilai Rp 21.000 per hari dan tunjangan pulau terluar tak berpenghuni senilai 150 persen gaji pokok terlambat cair, masing-masing dua bulan.

Dalam kondisi kesejahteraan prajurit serba tak memadahi tersebut, sebagaimana dituturkan Jarot Witono, empat kali dalam empat bulan terakhir kapal aparat Malaysia masuk ke perairan Pulau Nipah. Kapal-kapal tersebut kembali ke perairan internasional setelah diberi tembakan peringatan ke udara oleh prajurit jaga.

Kepada para prajurit, Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan, kehadiran mereka di Pulau Nipah memiliki dua makna yang tak terpisahkan. Pertama, menjaga kedaulatan wilayah Republik Indonesia. Kedua, mendukung kebijakan pengembangan ekonomi nasional.

”Untuk tunjangan di perbatasan, Kementerian Pertahanan akan terus mengupayakan perbaikan. Terhadap kendala yang ada, saya harapkan moril prajurit tetap tinggi dan tugas tetap bisa dilaksanakan dengan maksimal,” kata Sjafrie.

Pulau Nipah berjarak satu jam perjalanan kapal cepat ke arah barat Pulau Batam. Berhadapan langsung dengan Singapura dan jalur laut internasional, menjadikan peta geopolitik maupun ekonomi pulau itu strategis. Pasukan TNI disiagakan dan dirotasi setiap enam bulan sekali.

Pemerintah berencana mengembangkan Pulau Nipah menjadi kawasan terpadu di sektor ekonomi dan pertahanan-keamanan. Dari 43,37 hektar luas daratannya, 28,47 hektaa akan dikembangkan menjadi kawasan industri jasa maritim di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun 15 hektar lagi akan dikembangkan menjadi kawasan pertahanan-keamanan di bawah Kementerian Pertahanan. (LAKSANA AGUNG SAPUTRA)