Dilema Pembangunan Perumahan Kecil

BOGOR, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seperti menghadapi buah simalakama dalam menangani perizinan pengembangan perumahan skala kecil.

Kebutuhan perumahan cukup tinggi, sehingga pengembang bermodal kecil tertarik. Namun hal itu merepotkan penataan wilayah.

Kepala Bidang Perizinan di Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor, Didi Supriadi, mengutarakan hal itu di Cibinong, Senin (1/8/2011).

Menurut dia, mayoritas pengembang di Kabupaten Bogor memiliki penguasaan tanah skala kecil beberapa hektar saja, sedangkan yang di atas 50 hektar bisa dihitung dengan jari.

"Awalnya pengembang dengan luas 3.000 meter masih diberi izin. Tetapi sejak 2009 dibatasi minimal satu hektar, supaya Kabupaten Bogor, terutama Cibinong, tidak menjadi kantung kekumuhan. Untuk meningkatkan lagi batas minimalnya tidak ada regulasi," katanya.

Menurut Didi, pengembang skala kecil akan sukar memenuhi ruang terbuka hijau 30 persen. Selain itu, sulit membangun fasilitas umum dan sosial maupun infrastruktur lainnya.

Di sisi lain, pemerintah juga jadi sukar "menyambung" infrastruktur terpadu di tengah tumbuhnya perumahan-perumahan skala kecil menengah. "Misalnya ada satu hektar lahan untuk 40-50 rumah yang bisa menampung 200 jiwa. Lalu separuhnya berkendaraan, dan 50 persen mobil. Lalu mereka keluar bersama di jalan. Begitu pula dari perumahan lain. Apa tidak macet?" kata Didi.