Penertiban di Trawangan, Wisman Kaget!

MATARAM, KOMPAS.com - Operasi penertiban di Gili Trawangan dan Gili Air, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat yang dikunjungi ribuan wisatawan mancanegara, tetap berlanjut meskipun sarat pro-kontra. "Disepakati operasi tetap berlanjut, tetapi tahapannya harus jelas yakni preemtif, preventif kemudian represif. Tetapi semua pihak tidak menghendaki adanya tahapan represif," kata Wakil Bupati Lombok Utara, H Najmul Akhyar, di Mataram, Senin (1/8/2011) usai pertemuan koordinasi di ruang kerja Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi.

Pertemuan koordinasi itu merupakan langkah evaluasi terhadap kebijakan operasi penertiban di Gili Trawangan dan Gili Air, yang dimulai sejak 26 Juli lalu dan sempat mengundang sikap pro-kontra berbagai kalangan. Bahkan, sejumlah wisatawan kabur dari lokasi wisata itu karena pulau kecil itu didatangi personel polisi bersenjata lengkap.

"Kemarin itu, pasukan polisi datang ke Gili Trawangan, wisatawan di sana kaget. Makanya disepakati untuk tidak menggunakan pakaian seragam polisi saat operasi penertiban berlangsung," ujar Najmul.

Menurut Najmul, penertiban berbagai hal di Gili Trawangan boleh saja dilakukan asalkan tidak mengganggu wisatawan yang sedang berlibur di pulau kecil itu, karena dampaknya luas.

Trauma terhadap kaburnya wisatawan dari objek wisata andalan yang masuk peringkat empat di wilayah NTB pada 1992, masih membekas di benak warga Kecamatan Pemenang, yang saat itu masih menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Lombok Barat.

Masyarakat di Gili Trawangan harus bekerja keras mendatangkan wisatawan karena arus kunjungan wisatawan ke gili itu sempat berhenti total selama berbulan-bulan. "Setelah pasang pengumuman, iklan, brosur yang disebar sana-sini, akhirnya Gili Trawangan kembali ramai. Nah, ini yang dihawatirkan masyarakat kalau ada razia di gili itu dan wisatawan mancanegara pada kabur semua," ujarnya.

Itu sebabnya, kata Najmul, perlu dilakukan pertemuan lanjutan pihak-pihak terkait guna membahas peran masing-masing pihak, seperti apa yang menjadi kewajiban Pemprov NTB, Pemkab Lombok Utara dan apa kewajiban polisi dan pihak terkait lainnya. Pertemuan lanjutan itu dijadwalkan, Selasa (2/8/2011), di Pemenang, Kabupaten Lombok Utara.

Sebelumnya, Kapolda NTB Brigjen Polisi Arif Wachyunadi, mengatakan, operasi penertiban itu terkait premanisme, pertanahan, narkoba dan minuman keras. Operasi penertiban di Gili Trawangan dan Gili Air itu akan berlangsung selama tiga bulan secara bertahap setiap 10 hari, kemudian dievaluasi dan ditindaklanjuti.

Tim operasi penertiban itu juga melibatkan unsur birokrat dari Pemerintah Provinsi NTB, terkait penertiban di bidang pertanahan yakni permasalahan aset daerah. "Operasi penertiban itu akan berlanjut sesuai rentang waktu yang ditetapkan hingga diperoleh hasil yang signifikan," ujarnya.