124 Kabupaten Tak Mampu Gaji PNS

BATAM, KOMPAS.com - Staf Ahli Menteri Dalam Negeri, Sadu Wasistiono di Batam, Selasa (2/8/2011), mengatakan sebanyak 124 dari 491 kabupaten/kota di Indonesia tidak mampu membayar gaji pegawai negeri sipil (PNS) karena keuangannya defisit.

Kabupaten/kota itu mengalami defisit karena biaya belanja pegawai terlalu banyak, kata Sadu, enggan merinci nama-nama kabupaten/kota yang tidak mampu membayar gaji pegawai.

Besarnya biaya belanja pegawai disebabkan banyaknya tunjangan yang harus dibayarkan kepada setiap PNS dan banyaknya jumlah PNS di masing-masing pemerintah daerah. "Pemerintah daerah (Pemda) setiap tahun pengangkatan PNS, tetapi belum tentu dibutuhkan," kata dia.

Guru besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) itu juga menyoroti banyaknya wali kota atau bupati mengangkat PNS berdasarkan janji-janji saat kampanye.

"Pengangkatan hanya berdasarkan dia waktu kampanye menjadi juru kampanye, sehingga ketika menang diangkat menjadi PNS sebagai balas jasa," kata dia.

Guna mengatasi ketidakmampuan pemerintah membayar gaji PNS, ia mengatakan pemerintah pusat mengusulkan moratorium agar Pemda menghentikan pengangkatan PNS baru hingga dua tahun ke depan.

Dengan moraturium, ia mengatakan, harapan jumlah PNS akan berkurang sekitar 200.000 hingga 250.000 orang tiap tahun karena pensiun. "Kini moraturium itu sedang digodok," kata dia.

Peraturan tentang moraturium, kata dia, nantinya akan dituang dalam keputusan presiden. Sementara itu, 11 pemerintah kabupaten di wilayah Jawa Tengah mengalami kesulitan keuangan karena defisit anggaran untuk memenuhi belanja gaji pegawainya.

Kebutuhan belanja pegawai pada sebelas daerah tersebut lebih besar dibanding Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperoleh tahun ini. Ke-11 daerah itu adalah Kabupaten Blora, Pekalongan, Batang, Banjarnegara, Magelang, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen dan Karanganyar.

Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sriyadhi menjelaskan defisit tersebar terjadi di Kabupaten Boyolali sekitar Rp 86,4 miliar. Dari kebutuhan belanja pegawai sekitar Rp 728,2 miliar, kata dia, Kabupaten Boyolali hanya memperoleh alokasi DAU sebesar Rp 641,7 miliar pada 2011.

Defisit cukup besar juga terjadi di Kabupaten Karanganyar mencapai sekitar Rp 73 miliar. "Dari alokasi DAU sebesar Rp 577,8 miliar, kebutuhan anggaran belanja pegawai mencapai Rp 650,8 miliar," katanya.