Pembubaran KPK Gagasan yang Menyesatkan

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Bambang Soesatyo, di Jakarta, Rabu (3/8/2011) siang, mengungkapkan, gagasan untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah pemikiran sesat.

Justru lembaga ini perlu diperkuat, dengan menjadikannya lebih independen sehingga tidak bisa diutak-atik oleh penguasa dan kekuatan politik.

"Praktik penegakan hukum yang terlalu tunduk pada dominasi kehendak penguasa serta kekuatan politik, menjadi penyebab utama kegagalan memerangi korupsi. Kalau penguasa dan kekuatan politik ingin menunjukkan kesungguhan dan konsistensi memerangi korupsi, harus ada kemauan politik untuk berhenti mengkooptasi KPK," katanya.

Desakan itu disampaikan sebagai tanggapan atas pernyataan Marzuki Alie, yang menengarai KPK bisa dibubarkan, jika sudah tidak ditemukan orang yang kredibel. Bahkan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu melontarkan ide pengampunan koruptor, jika sudah mengembalikan uang korupsinya.

"Kalau pemerintah terus ingin memperlemah KPK, itu menjadi bukti rendahnya komitmen memerangi korupsi. Saat ini, pemerintah dan DPR diminta untuk mengkaji ulang mekanisme penjaringan dan penetapan calon pimpinan KPK," kata Bambang.

Pemerintah dan DPR, lanjut Bambang, masih menyimpan persoalan sangat besar terkait dengan praktik korupsi. Kedua lembaga itu selama ini malah menjadi bagian dari masalah korupsi.

"Di mana letak kelayakan pemerintah untuk mengajukan dan merekomendasikan figur calon pimpinan KPK ke DPR? Di mana juga letak kelayakan DPR untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan, serta menyetujui calon pimpinan KPK yang direkomendasikan pemerintah?" katanya.

Karena itu, Bambang mengusulkan, kewenangan untuk memproses penetapan calon pimpinan KPK jangan lagi didominasi pemerintah dan DPR. Harus ada kemauan politik untuk melibatkan pihak ketiga yang independen, agar kredibilitas pimpinan KPK terpilih benar-benar teruji.

"Jadi, bukan KPK yang dibubarkan, melainkan penguasa dan kekuatan politiklah yang harus berhenti mengintervensi KPK," katanya.