DK PBB Akhirnya Sepakat Mengutuk Suriah

NEW YORK, KOMPAS.com - Para duta besar negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB, Rabu (3/8/2011), akhirnya menyepakati sebuah pernyataan untuk mengutuk kekerasan yang dilakukan pemerintah Suriah terhadap para demonstran anti-pemerintah. Namun, pernyataan tersebut juga menyerukan kepada pihak pemrotes untuk menghentikan semua bentuk kekerasan dan penyerangan terhadap institusi negara.

Menurut para diplomat yang terlibat dalam pembahasan tentang Suriah di DK PBB, draf pernyataan tersebut secara prinsip telah disetujui oleh semua anggota dan tinggal menunggu persetujuan akhir sebelum akan dibacakan sebagai pernyataan resmi DK PBB pada hari yang sama.

Dalam draf pernyataan yang diperoleh kantor berita AFP dan Reuters, disebutkan, DK PBB "mengutuk meluasnya pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan penggunaan kekuatan (militer) terhadap rakyat sipil oleh pihak-pihak berwajib Suriah."

Pernyataan itu juga mendesak Suriah untuk menghormati hak asasi manusia dan mematuhi kewajiban mereka di bawah hukum internasional. DK PBB juga menyesalkan langkah pemerintah Presiden Bashar al-Assad yang dipandang kurang berkomitmen untuk melaksanakan janji reformasi yang pernah disampaikan kepada rakyat Suriah.

Namun, draf dokumen itu juga menyerukan "penghentian segala bentuk kekerasan dan mendesak semua pihak untuk saling menahan diri, mencegah tindak balas dendam, termasuk penyerangan terhadap institusi-institusi negara".

Kalimat terakhir ini merupakan bentuk kompromi dengan keinginan Rusia, China, dan beberapa anggota DK PBB lainnya, yang menuntut keseimbangan dalam pernyataan tersebut dan menyalahkan pihak pemerintah maupun demonstran atas pecahnya kekerasan dalam gelombang protes anti-pemerintah yang telah berlangsung lima bulan.

Negara-negara Barat, termasuk AS, Inggris, Perancis dan Jerman, sudah berbulan-bulan mengusulkan resolusi DK PBB untuk menghentikan tindak kekerasan Presiden al-Assad, tetapi ditentang oleh negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), yang kebetulan semua menjadi anggota DK PBB tahun ini.

Negara-negara tersebut kecewa dan marah terhadap negara-negara Barat, yang mereka anggap telah menyalahgunakan resolusi DK PBB tentang Libya untuk melancarkan operasi militer yang berlarut-larut hingga saat ini. Rusia dan China, yang menjadi anggota tetap DK PBB, bahkan terang-terangan mengancam akan memveto setiap rencana resolusi menentang Suriah.

Namun, sikap Rusia dan negara-negara tersebut berubah pekan ini setelah angkatan bersenjata Suriah menyerbu kota Hama dan menewaskan tak kurang dari 80 warga sipil dalam usaha memadamkan demonstrasi anti-pemerintah. Mereka akhirnya sepakat mengeluarkan pernyataan, yang tingkatnya masih di bawah resolusi.